Skip to main content

Tagihan Listrik Daya 1.300 VA Jadi Rp 48 juta, Bikin Amsar Kaget dan Beralih Gunakan Genset


Emi Amsar (40), warga Panam, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, tak habis pikir. Tagihan listriknya jutaan hingga belasan juta setiap bulan. Selama 1,5 tahun menumpuk jadi Rp 48 juta. Ini wujud tagihannya.

Rumah Amsar hanya berdaya 1.300 VA. Tagihan listriknya mulai melonjak pada April 2013 silam. Total Rp 6 juta. Padahal biasanya cuma Rp 500 ribu.

Amsar protes ke PLN dan diizinkan membayar dengan cara mencicil. Selama mencicil, tagihan normal. Tapi setelah itu, tepatnya pada Juli 2013, tagihan melonjak lagi menjadi Rp12 juta.

Amsar komplain lagi ke PLN tapi tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Terhitung sejak Juli 2013 hingga Juli 2014, tagihan Amsar sebesar Rp39 juta. Puncaknya terjadi pada Desember 2014, tagihannya mencapai Rp 48 juta.

"Jumlah tagihan tidak masuk akal. Tidak mungkin hitungan daya 1.300 ampere, sebulan bayarannya sampai belasan juta," kata Amsar.

Akhirnya, meteran di rumah Amsar dicabut PLN. Dia menggunakan genset, tapi akhirnya listrik di rumahnya diblokir karena tunggakan Rp 48 juta belum dibayar.

Kepala Rayon PLN Panam, Ahmad, ketika dikonfirmasi detikcom mengaku akan mempelajarinya. "Saya tidak pegang data soal adanya tagihan itu. Nantilah saya cek soal itu dan bantu saya kirimkan nomor pelanggannya agar bisa kita pelajari," kata Ahmad yang baru bertugas di rayon tersebut. [detik]


Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...