Duh, Ahok Marah Di Sebut Tak Punya Etika

Wah, drama apalagi ini. Padahal sebelumnya termuat tulisan, kapan Ahok marah - marah lagi. Eh, tidak sampai 24 jam umur tulisan yang di buat, beredar kabar Ahok marah - lagi - karena di sebut tidak punya etika oleh Ketua DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan laman Rmol, bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi tegas. Prasetyo harus memilih antara mendukung eksekutif atau legislatif terkait kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

"Anda (Ketua DPRD) harus pilih. Hidup ini pilihan. Harus pilih," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (25/2).

Ahok mengaku berteman dekat dengan Prasetyo. Namun, terkait APBD menurutnya Prasetyo salah memilih kubu yang harus didukung. Di mata Ahok, mendukung legislatif artinya tidak mendukung kebaikan.

"Sekarang saya juga harus pilih lebih baik jadi gubernur, baik-baik sama DPRD atau amankan APBD. Kalau saya memilih lebih baik nggak jadi gubernur asal uang di APBD tidak disusupkan," ungkapnya.

Terkait pernyataan Prasetyo yang memintanya agar menjaga etika dalam berbicara, dijawab Ahok dengan tegas.

"Makanya yang dibilang saya nggak bisa jaga etika itu etika yang mana? Etika temen-temen lo yang nggak bener," tukas Ahok.

Kemarin, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan 90% anggota Dewan sudah menandatangani hak angket. Hak angket diajukan DPRD karena sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai salah karena mengajukan Perda APBD bukan hasil kesepakatan paripurna di legislatif ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kata Prasetyo, hak angket diajukan semata-mata untuk menegur sikap Ahok agar mematuhi aturan perundangan yang berlaku dalam penyusunan RAPBD. Termasuk diantaranya menghormati hak budgeting yang dimiliki oleh DPRD.

Politisi PDIP ini juga mengimbau agar Ahok menjaga tempramennya saat berbicara di media massa. Menuduh anggota dewan sebagai penipu tanpa bukti yang jelas menurutnya menyalahi aturan. Apalagi selama ini DPRD mendukung penuh kebijakan yang dibuat oleh Pemprov DKI.

"Gubernur harus memiliki etika dalam berbicara. Ingat, Gubernur itu bukan birokrat. Itu tugas politik jadi gubernur," ujar Prasetyo, demikian di kutip Pekanews dari Rmol.[sal]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog