Skip to main content

Duh, Ahok Marah Di Sebut Tak Punya Etika

Wah, drama apalagi ini. Padahal sebelumnya termuat tulisan, kapan Ahok marah - marah lagi. Eh, tidak sampai 24 jam umur tulisan yang di buat, beredar kabar Ahok marah - lagi - karena di sebut tidak punya etika oleh Ketua DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan laman Rmol, bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi tegas. Prasetyo harus memilih antara mendukung eksekutif atau legislatif terkait kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

"Anda (Ketua DPRD) harus pilih. Hidup ini pilihan. Harus pilih," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (25/2).

Ahok mengaku berteman dekat dengan Prasetyo. Namun, terkait APBD menurutnya Prasetyo salah memilih kubu yang harus didukung. Di mata Ahok, mendukung legislatif artinya tidak mendukung kebaikan.

"Sekarang saya juga harus pilih lebih baik jadi gubernur, baik-baik sama DPRD atau amankan APBD. Kalau saya memilih lebih baik nggak jadi gubernur asal uang di APBD tidak disusupkan," ungkapnya.

Terkait pernyataan Prasetyo yang memintanya agar menjaga etika dalam berbicara, dijawab Ahok dengan tegas.

"Makanya yang dibilang saya nggak bisa jaga etika itu etika yang mana? Etika temen-temen lo yang nggak bener," tukas Ahok.

Kemarin, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan 90% anggota Dewan sudah menandatangani hak angket. Hak angket diajukan DPRD karena sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai salah karena mengajukan Perda APBD bukan hasil kesepakatan paripurna di legislatif ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kata Prasetyo, hak angket diajukan semata-mata untuk menegur sikap Ahok agar mematuhi aturan perundangan yang berlaku dalam penyusunan RAPBD. Termasuk diantaranya menghormati hak budgeting yang dimiliki oleh DPRD.

Politisi PDIP ini juga mengimbau agar Ahok menjaga tempramennya saat berbicara di media massa. Menuduh anggota dewan sebagai penipu tanpa bukti yang jelas menurutnya menyalahi aturan. Apalagi selama ini DPRD mendukung penuh kebijakan yang dibuat oleh Pemprov DKI.

"Gubernur harus memiliki etika dalam berbicara. Ingat, Gubernur itu bukan birokrat. Itu tugas politik jadi gubernur," ujar Prasetyo, demikian di kutip Pekanews dari Rmol.[sal]

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa