Skip to main content

Ini Alasan Fahri Hamzah Dukung Surya Dharma Ali Gugat Praperadilankan KPK

Politisi Partai Keadilan Sejahterah (PKS), Fahri Hamzah menilai rakyat Indonesia harus berterimakasih atas putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang memenangkan gugatan praperadilan calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan.

"Itu temuan yang luar biasa, bangsa ini harus sujud syukur menerima putusan tersebut, karena dia (Hakim Sarpin) telah mebuka celah bagi bangsa bahwa orang yang tidak pernah diperiksa, tiba-tiba menjadi tersangka," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2015).

Dia pun mengaku mendukung keputusan mantan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali (SDA) yang mengajukan gugatan praperadilan terkait penersangkaan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi dana haji.

"Problemnya kan SDA ini belum pernah diperiksa, sudah sebulan, setahun lebih. Memang tidak boleh justice delayed, justice denied. Sebagai rakyat saya punya hak untuk dapat kepastian kapan saya diperiksa atas kasus yang dituduhkan," katanya.

Dengan begitu Fahri menegaskan keputusan Hakim Sarpin ini memberi pelajaran agar para penegak hukum tak sembrono dalam menegakkan hukum.

"Jangan karena tidak suka koruptor, hukum dimainkan. Dan sayangnya aparatur penegak hukum tidak merasa bersalah dengan ini. Harusnya Komnas HAM urus yang gitu-gitu," tuturnya, seperti di lansir Inilah.

Selain itu, Johnson Panjaitan selaku pengacara SDA juga menuding Abraham Samad telah melakukan transaksi politik dengan menjadikan tersangka mantan menteri agama tersebut. Karena waktunya terjadi pada masa kampanye Pilpres 2014. Bukti arah kesana pun sudah di miliki. (Baca, Samad jadikan SDA Tersangka Untuk Transaksi Politik)

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...