Ada Peran Pemerintahan Jokowi-JK di Balik Kenaikan Harga Beras?

Kenaikan harga beras beberapa waktu dinilai sebagai dampak dari isu-isu kebijakan ekonomi politik yang digagas pemerintahan Jokowi-JK. Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron melihat, melambungnya harga beras disebabkan rencana pemerintah menghapus beras miskin dan diganti dengan subsidi langsung berbentuk uang elektronik atau e-Money.

"Beras merupakan komoditas yang sangat sensitif. Isu-isu itu jangan terlalu dilontarkan oleh pejabat. Salah satunya soal isu raskin (beras miskin) dihapus yang bakal diganti dengan e-money, ini berimplikasi (kenaikan harga). Karena pelaku beras akan menahan berasnya," ujar dia dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2).

Badan Urusan Logistik (Bulog) yang bertanggung jawab atas penyaluran beras harus mampu menjaga stok nasional dan stabilisasi harga. Itu amanat Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012.

"Dalam UU No 18 tahun 2012 itu sudah tertuang jelas. Tapi sayangnya implementasinya belum tampak," kata dia.

Sementara itu, Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis (Bapokstra) Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Robert J Bintaryo menuturkan, gejolak harga beras terjadi karena keterlambatan dan kurangnya pasokan beras untuk rakyat miskin (raskin).

"Beras raskin itu untuk 15,5 juta jiwa. Dan itu terlambat dibagikan pada bulan November-Desember. Sehingga jika itu tidak tersedia mereka tentu akan masuk ke pasar," kata Robert. [Merdeka]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog