Sebut Harga Beras Melambung Bagus, Tanda Jusuf Kalla Kian Pikun

Ditengah melambungnya harga beras, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tak menginginkan harga beras terlalu rendah sehingga justru akan merugikan petani, namun juga tidak terlalu mahal.

“Perlu diingat kalau harga beras terlalu rendah bagaimana petani akan untung. Jangan selalu melihat dari sisi konsumen yang menginginkan harga murah, kita juga harus pikirkan petani,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (25/2).

Dikatakan stok beras saat ini yang mencapai 1,4 juta ton sebenarnya cukup dan jumlah tersebut akan meningkat mengingat Maret, April, dan Mei akan terjadi panen. “Stok dan harga aman. Harga pasti akan turun, tapi tidak terlalu rendah,” ujar Kalla.

Wapres memperkirakan dalam beberapa hari ini harga beras sudah bisa terkendali lagi dan stok di masyarakat akan cukup. Wakil Presiden M Jusuf Kalla memerintahkan Bulog mulai Selasa (24/2) meningkatkan distribusi raskin sebesar 300 ribu ton dalam upaya menekan harga beras yang saat ini mengalami kenaikan

JK rupanya pikun jika melambungnya harga beras saat ini sama sekali tidak berdampak pada penerimaan laba yang besar kepada para petani. Petani tetap saja miskin. Yang semakin besar keuntungannya adalah para mafia yang juga berada di lingkaran istana. Apalagi mafia-mafia ini sengaja dipelihara oleh rezim penguasa untuk menambah tebal pundi-pundinya, demiakian dilansir Eramuslim.

Ehem, kalau bicara sosok Jusuf Kalla, sepertinya rakyat susah untuk bisa melupakan apa yang pernah ia ucapkannya dulu, "Bisa hancur negeri ini Kalau Jokowi Presdien," ucapkan ketika di wawancarai salah satu Tv Swasta. [sal]

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa

maidanycom

Search This Blog