Sebut Harga Beras Melambung Bagus, Tanda Jusuf Kalla Kian Pikun

Ditengah melambungnya harga beras, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tak menginginkan harga beras terlalu rendah sehingga justru akan merugikan petani, namun juga tidak terlalu mahal.

“Perlu diingat kalau harga beras terlalu rendah bagaimana petani akan untung. Jangan selalu melihat dari sisi konsumen yang menginginkan harga murah, kita juga harus pikirkan petani,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (25/2).

Dikatakan stok beras saat ini yang mencapai 1,4 juta ton sebenarnya cukup dan jumlah tersebut akan meningkat mengingat Maret, April, dan Mei akan terjadi panen. “Stok dan harga aman. Harga pasti akan turun, tapi tidak terlalu rendah,” ujar Kalla.

Wapres memperkirakan dalam beberapa hari ini harga beras sudah bisa terkendali lagi dan stok di masyarakat akan cukup. Wakil Presiden M Jusuf Kalla memerintahkan Bulog mulai Selasa (24/2) meningkatkan distribusi raskin sebesar 300 ribu ton dalam upaya menekan harga beras yang saat ini mengalami kenaikan

JK rupanya pikun jika melambungnya harga beras saat ini sama sekali tidak berdampak pada penerimaan laba yang besar kepada para petani. Petani tetap saja miskin. Yang semakin besar keuntungannya adalah para mafia yang juga berada di lingkaran istana. Apalagi mafia-mafia ini sengaja dipelihara oleh rezim penguasa untuk menambah tebal pundi-pundinya, demiakian dilansir Eramuslim.

Ehem, kalau bicara sosok Jusuf Kalla, sepertinya rakyat susah untuk bisa melupakan apa yang pernah ia ucapkannya dulu, "Bisa hancur negeri ini Kalau Jokowi Presdien," ucapkan ketika di wawancarai salah satu Tv Swasta. [sal]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog