Skip to main content

Lagi, Ini Indikasi Jokowi Layak di Sebut Sebagai Presiden Terlemah

Tak berhenti labelisasi presiden terlemah terhadap Jokowi menjadi penguatan bahwa Indonesia sedang di landa masalah serius. Bagaimana bisa, Indonesia bisa maju jika panglima tertinggi negaranya cuma begitu adanya, jauh dari sosok ideal. Rakyat kembali jadi korban. Wajar jika musisi Iwan Fals punya rasa khawatir Jokowi bisa tunaikan janji - janjinya kepada rakyat. Ya, sebenarnya bang Iwan tak perlu khawatir, karena sudah terbukti, bukan?

Sebuah laman Rmol mengabarkan, bahwa bangsa Indonesia dianggap sedang berada pada fase tersulit dalam sejarah kepemimpinan. Sebagai pemimpin baru hasil Pilpres 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum bisa menyaingi kualitas kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya.

Demikian disampaikan pengamat politik Said Salahuddin dalam diskusi bertema 'Api Dalam Sekam Istana' yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta (Jumat, 27/2).

"Kalau sekarang muncul anggapan bahwa kita punya presiden terlemah itu memang benar. Karena dalam sejarah Indonesia kita punya presiden terlemah," ujarnya.

Indikasinya, kata Said, Jokowi lamban dalam setiap pengambilan keputusan. Akibat terlalu banyak diintervensi oleh partai politik pendukung dalam barisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Belum terwujudnya visi misi Nawacita sebagaimana yang digembar-gemborkan di kampanye Pilpres 2014 menjadi indikator lain kelemahan Jokowi sebagai seorang pemimpin.

Lebih dari itu, aksi bagi-bagi kursi menteri dan penempatan sosok yang kurang berkompeten dalam kabinet memperlihatkan adanya kekuatan besar pengendali Jokowi.

"Awalnya kita harapkan Jokowi punya visi misi Nawacita, tapi sama sekali belum terlihat. Apa yang dituduhkan orang terhadap Jokowi bahwa dia presiden boneka kini perlahan mulai terlihat," jelas Said yang juga direktur eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma). [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...