Padahal Hak Angket yang digulirkan oleh DPRD DKI adalah terkait dengan kejanggalan prosedural di APBD 2015, mengapa Ahok malah mengancam akan membeberkan korupsi dalam APBD 2014? Karena Ketua DPRD DKI dan Kepala Dinas Pendidikan yang bertanggungjawab untuk pembahasan dan penyusunan dua anggaran tersebut berbeda.
Untuk APBD 2014, Ketua DPRD DKI yang menjabat saat itu adalah Ferrial Sofyan dari Partai Demokrat. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan yang menjabat saat itu ada 2, yakni Taufik Yudi Mulyanto dan Lasro Marbun. Lasro menggantikan Taufik yang dicopot dari jabatannya Februari 2014 lalu.
Kepala Dinas Pendidikan tahun 2014, Taufik Yudi Mulyanto: “Ahok Kasih Anggaran Palsu ke Kemendagri!”
Terkait dengan hal tersebut, mantan Kepala Dinas Pendidikan tahun 2014 Taufik Yudi Mulyanto menanggapi dengan tenang.
“Santai saja. Siapapun bisa lapor kok. Tetangga gue aja bisa laporin gue juga,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (27/2) sore.
Taufik yang saat ini menjadi salah satu anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga mengaku tidak gentar dengan keputusan Ahok. Ia mengingatkan Ahok agar tidak lupa dengan kasus kisruh APBD DKI 2015 saat ini.
“Nggak ada ketakutan sama sekali. Lah Ahok ngasihin anggaran palsu ke Kemendagri,” katanya.
Taufik sendiri mengaku tengah menunggu hasil paripurna hak angket yang digulirkan DPRD. Hasil hak angket yang akan menentukan sikapnya seperti apa terhadap Ahok nantinya. “Nggak niat laporin balik. Lihat saja hasil angket nanti,” tukasnya dalam RMOL.
Ditempat terpisah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik mengatakan bahwa apa yang dilaporkan Ahok pada KPK tentang ‘uang siluman’ itu adalah hal yang berbeda dengan apa yang dipermasalahkan oleh dewan.
“Silahkan aja Ahok melaporkan ke KPK tentang penggunaan anggaran di Dinas Pendidikan pada tahun 2014, karena hal itu gak ada kaitannya dengan materi Hak Angket yang sudah disetujui secara bulat oleh dewan, gak usah panik lah!” Sindir Taufik disela-sela dialog di Studio JakTV malam ini, Kamis (27/02). [suarajakarta]