Panik! Usai Salahkan DPRD, Ahok Justru Menyalahkan PNS DKI

Sepertinya Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama semakin panik setelah 106 anggota DPRD DKI Jakarta secara bulat menyetujui Hak Angket atas pelanggaran konstitusi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta itu. Alih-alih fokus pada skandal APBD 2015 ‘bodong’ yang sedang dipermasalahkan dewan, Ahok malah membuka cerita lama soal anggaran ‘siluman’ di Dinas Pendidikan tahun anggaran 2014.

Padahal Hak Angket yang digulirkan oleh DPRD DKI adalah terkait dengan kejanggalan prosedural di APBD 2015, mengapa Ahok malah mengancam akan membeberkan korupsi dalam APBD 2014? Karena Ketua DPRD DKI dan Kepala Dinas Pendidikan yang bertanggungjawab untuk pembahasan dan penyusunan dua anggaran tersebut berbeda.

Untuk APBD 2014, Ketua DPRD DKI yang menjabat saat itu adalah Ferrial Sofyan dari Partai Demokrat. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan yang menjabat saat itu ada 2, yakni Taufik Yudi Mulyanto dan Lasro Marbun. Lasro menggantikan Taufik yang dicopot dari jabatannya Februari 2014 lalu.

Kepala Dinas Pendidikan tahun 2014, Taufik Yudi Mulyanto: “Ahok Kasih Anggaran Palsu ke Kemendagri!”

Terkait dengan hal tersebut, mantan Kepala Dinas Pendidikan tahun 2014 Taufik Yudi Mulyanto menanggapi dengan tenang.

“Santai saja. Siapapun bisa lapor kok. Tetangga gue aja bisa laporin gue juga,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (27/2) sore.

Taufik yang saat ini menjadi salah satu anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) juga mengaku tidak gentar dengan keputusan Ahok. Ia mengingatkan Ahok agar tidak lupa dengan kasus kisruh APBD DKI 2015 saat ini.

“Nggak ada ketakutan sama sekali. Lah Ahok ngasihin anggaran palsu ke Kemendagri,” katanya.

Taufik sendiri mengaku tengah menunggu hasil paripurna hak angket yang digulirkan DPRD. Hasil hak angket yang akan menentukan sikapnya seperti apa terhadap Ahok nantinya. “Nggak niat laporin balik. Lihat saja hasil angket nanti,” tukasnya dalam RMOL.

Ditempat terpisah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik mengatakan bahwa apa yang dilaporkan Ahok pada KPK tentang ‘uang siluman’ itu adalah hal yang berbeda dengan apa yang dipermasalahkan oleh dewan.

“Silahkan aja Ahok melaporkan ke KPK tentang penggunaan anggaran di Dinas Pendidikan pada tahun 2014, karena hal itu gak ada kaitannya dengan materi Hak Angket yang sudah disetujui secara bulat oleh dewan, gak usah panik lah!” Sindir Taufik disela-sela dialog di Studio JakTV malam ini, Kamis (27/02). [suarajakarta]

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa

maidanycom

Search This Blog