Lagi, Azab Allah Hampiri Relawan Jokowi di Papua

Konferensi Daerah Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Papua di Hotel Aston, Jayapura, Papua, diwarnai kericuhan pada Sabtu, 28 Februari 2015. Jefri Tabuni, juru bicara Ketua Bara JP Papua Yakoba Lokbere Wetipo, mengatakan dia memukul Sekjen Bara JP Pusat Utje Gustaaf Patty.

Menurut Jefri, insiden pemukulan berawal dari protes massa Yakoba yang menolak berstatus pengurus demisioner. Pengurus Bara JP Papua menolak Konferensi Daerah yang digelar oleh Bara JP Pusat.

Jefri menilai digelarnya konferensi daerah bertujuan menyingkirkan Yakoba. Inilah yang menyulut Jefri memukul Utje. "Mereka tak menghargai kami,' kata Jefri, Sabtu, 28 Februari 2015.

Adapun Utje memilih melaporkan Jefri ke Kepolisian Daerah Papua. Tidak hanya soal pemukulan, Jefri juga dilaporkan atas tuduhan menghina Presiden Joko Widodo. Alasannya, menurut Utje, Jefri merusak dan menginjak spanduk konferensi daerah yang bergambar Jokowi. "Ini bisa tindakan makar," katanya.

Utje menilai protes Jefri tidak bisa diterima. Utje berdalih Jefri adalah pengurus Bara JP 2014. Pengurus Bara JP 2014 telah dibubarkan pada saat Kongres di Pondok Gede, Jakarta Timur, Agustus tahun lalu. Sejak itu semua pengurus daerah demisioner. Adapun konferensi daerah saat ini berasal dari Bara JP tanpa embel-embel 2014 dan Barisan Relawan Jalan Perubahan. "Saya juga bingung, kenapa mereka kecewa, padahal mereka punya elemen sendiri," kata Utje. [Tempo]

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa

maidanycom

Search This Blog