Skip to main content

Isu Interpelasi Jokowi Justru Berembus dari PDIP, Trus.. Apa yang Aneh?

Langkah Presiden Jokowi tak melantik Komjen Budi Gunawan dan mengusulkan Komjen Badrodin Haiti jadi Kapolri diapresiasi banyak pihak. Namun PDIP yang kecewa justru mengumbar ancaman interpelasi kepada jagoannya sendiri, kenapa?

Rabu (18/2) malam setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan langkah berani itu, elite PDIP dikumpulkan di kediaman Ketum Megawati Soekarnoputri. Keputusan rapat yang disampaikan ke media antara lain PDIP mendukung langkah Jokowi meskipun diiringi kekecewaan.

Namun ada hal lain yang diungkap yakni isu interpelasi. PDIP memang tak gamblang menyuarakan interpelasi, namun memberi warning, seolah tak akan lagi membentengi Jokowi.

"Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDIP sebagai fraksi partai pemerintah di DPR untuk membela kebijakan presiden Jokowi soal Kapolri tersebut, ketika ada fraksi-fraksi lain di DPR yang mengusulkan interpelasi," kata Wakil Sekjen Ahmad Basarah lewat pesan tertulisnya yang diterima detikcom, Rabu (18/2/2015).

Basarah merupakan satu dari sejumlah elite PDIP yang ikut dalam pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Basarah menjelaskan, PDIP menilai Jokowi telah melanggar UU Polri, maka rawan kena interpelasi.

"Karena memang secara nyata Presiden telah melanggar UU Polri," kata Basarah yang juga anggota Komisi III DPR ini.

Apa yang disampaikan Basarah tentunya mengejutkan banyak pihak. Belakangan baru ketahuan ternyata memang benar ada beberapa elite PDIP yang mendorong interpelasi.

"Saya tidak tahu ada beberapa orang yang keras sekali sampai menggelindingkan interpelasi. Saya sendiri jujur tidak setuju," kata politikus senior PDIP yang duduk di Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada detikcom, Senin (23/2/2015).

TB menegaskan tak ada arahan khusus dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menggelindingkan interpelasi. TB sendiri memilih patuh kepada Ketum, ketimbang mengikuti segelintir orang yang mencoba memancing di air keruh.

"Saya tetap berpegang teguh kepada amanat Ibu Mega pada 11 Januari ketika seluruh fraksi dikumpulkan supaya tetap mendukung dan menjaga pemerintahan Jokowi," katanya.

Yang jadi pertanyaan besar saat ini, apakah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tega menginterpelasi Jokowi yang notabene adalah kader sendiri? [detik]
Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more