Isu Interpelasi Jokowi Justru Berembus dari PDIP, Trus.. Apa yang Aneh?

Langkah Presiden Jokowi tak melantik Komjen Budi Gunawan dan mengusulkan Komjen Badrodin Haiti jadi Kapolri diapresiasi banyak pihak. Namun PDIP yang kecewa justru mengumbar ancaman interpelasi kepada jagoannya sendiri, kenapa?

Rabu (18/2) malam setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan langkah berani itu, elite PDIP dikumpulkan di kediaman Ketum Megawati Soekarnoputri. Keputusan rapat yang disampaikan ke media antara lain PDIP mendukung langkah Jokowi meskipun diiringi kekecewaan.

Namun ada hal lain yang diungkap yakni isu interpelasi. PDIP memang tak gamblang menyuarakan interpelasi, namun memberi warning, seolah tak akan lagi membentengi Jokowi.

"Keputusan Presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDIP sebagai fraksi partai pemerintah di DPR untuk membela kebijakan presiden Jokowi soal Kapolri tersebut, ketika ada fraksi-fraksi lain di DPR yang mengusulkan interpelasi," kata Wakil Sekjen Ahmad Basarah lewat pesan tertulisnya yang diterima detikcom, Rabu (18/2/2015).

Basarah merupakan satu dari sejumlah elite PDIP yang ikut dalam pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Basarah menjelaskan, PDIP menilai Jokowi telah melanggar UU Polri, maka rawan kena interpelasi.

"Karena memang secara nyata Presiden telah melanggar UU Polri," kata Basarah yang juga anggota Komisi III DPR ini.

Apa yang disampaikan Basarah tentunya mengejutkan banyak pihak. Belakangan baru ketahuan ternyata memang benar ada beberapa elite PDIP yang mendorong interpelasi.

"Saya tidak tahu ada beberapa orang yang keras sekali sampai menggelindingkan interpelasi. Saya sendiri jujur tidak setuju," kata politikus senior PDIP yang duduk di Komisi I DPR, TB Hasanuddin, kepada detikcom, Senin (23/2/2015).

TB menegaskan tak ada arahan khusus dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menggelindingkan interpelasi. TB sendiri memilih patuh kepada Ketum, ketimbang mengikuti segelintir orang yang mencoba memancing di air keruh.

"Saya tetap berpegang teguh kepada amanat Ibu Mega pada 11 Januari ketika seluruh fraksi dikumpulkan supaya tetap mendukung dan menjaga pemerintahan Jokowi," katanya.

Yang jadi pertanyaan besar saat ini, apakah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tega menginterpelasi Jokowi yang notabene adalah kader sendiri? [detik]

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa

maidanycom

Search This Blog