Skip to main content

Jokowi dan Ahok dalam Rekayasa Berita 'Kompas'



Dalam kurun waktu lebih dari dua tahun, mesin pencari Google memperlihatkan jejak pemberitaan paling spektakuler seputar pencitraan Jokowi dan Ahok. Kompas online sebagai corong utama pembela kedua figur karbitan tersebut, terdeteksi telah memproduksi ribuan berita.

Di mana sebagian besar judul dan isinya memuat propaganda politik secara tidak sehat. Agenda politik jaringan media Kompas online berlangsung masif dan efektif mengkelabui khalayak pembaca. Hasilnya, sebagian rakyat tertipu penampilan palsu Jokowi - Ahok. Klaim Kompas bahwa Jokowi - Ahok adalah figur bersih, cerdas, tegas, pro rakyat dan anti korupsi merupakan penyesatan. Jargon “Revolusi Mental” yang gencar disosialisasikan oleh Kompas ternyata hanyalah pepesan kosong.

Justru yang terjadi adalah bobroknya mentalitas Jokowi - Ahok. Kebijakan Jokowi menaikan harga BBM, melonjaknya harga Sembako serta politik adu-domba yang membenturkan Polri dan KPK adalah fakta busuknya misi politik Jokowi.

Terkait konflik Polri - KPK, terlihat mencolok Kompas memanfaatkan posisi dilematis Jokowi untuk melemahkan kedua lembaga tersebut, dan secara ekstrim menggiring kebencian publik terhadap Polri.

Di waktu yang bersamaan, Ahok menghadapi perlawanan dari DPRD DKI dan berbagai elemen masyarakat lantaran sikapnya yang arogan, penuh kebohongan dan tidak etis. Namun Kompas berdiri sebagai pembela yang setia.

Getolnya keberpihakan Kompas kepada Jokowi dan Ahok telah membuka mata rakyat bahwa Kompas bukan sekedar media massa, tapi agen politik terselubung dalam kemasan industri pers !!!....
(Faisal Assegaf)

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa