Skip to main content

Aih, Jokowi Kesal Transportasi Massal Belum Juga Terwujud

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas (ratas) dengan memanggil kepala daerah untuk segera memutuskan mengenai pembangunan transpotasi massal di kota-kota besar. Hal ini untuk mengantisipasi makin macetnya jalanan akibat tidak hadirnya transportasi massal.

Dalam mengurai problem tersebut, Jokowi rapat bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

"Sore hari ini kita akan putuskan mengenai transportasi massal di kota-kota besar utamanya di Jakarta dengan daerah sekitar baik Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok dan kota besar lainnya seperti Surabaya dan Bandung, yang kita lihat kesehariannya sudah alami kemacetan," ucap Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Jokowi menambahkan, dia sudah menerima banyak laporan mengenai rencana pembangunan transportasi massal seperti di Jakarta, Bandung hingga Surabaya, namun hingga saat ini rencana tersebut tidak segera diputuskan. "Sehingga kita terlambat dalam hal antisipasi kemacetan," tegas Jokowi.

Dia mencontohkan, pengambil keputusan yang lamban dalam transportasi massal adalah rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang sudah 24 tahun mangkrak, namun baru tahun lalu sudah mulai pembangunannya. "Kemudian Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, saya yakin rencana sudah ada," imbuhnya.

Jokowi menegaskan, jika rencana pembangunan transportasi massal tidak diputuskan segera, rencana tersebut hanyalah sebuah rencana tanpa ada barangnya yang bisa dilihat.

"Yang hadir sekarang ini sampaikan secara singkat transportasi massal yang ingin kita bangun dan dalam waktu secepat-cepatnya kita putuskan. Ini tentu ada kerjasama pusat dan daerah. Visi kita menyiapkan transportasi massal yang baik," tukasnya seperti dilansir Okezone.

Tentu kekesalan Jokowi suatu pertanda bahwa Indonesia masih jauh tertinggal. Oleh sebab itu Jokowi mengajak pemerintah pusat dan daerah bekerjasama selesaikan transportasi massal. Karena dengan terwujudnya trasnportasi massal, maka kemacetan di kota atau propinsi bisa di atasi.

Namun yang sedikit aneh adalah Gubernur Jakarta Ahok tidak kelihatan saat rapat tersebut, adapun yang hadir adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Sukarwo. Selain itu, juga dihadiri oleh perwakilan PT MRT dan PT KAI.

Apa mungkin Jokowi lupa bahwa ia pernah bangun MRT ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta dulu. Sekarang posisi Jokowi adalah Presiden yang malah setuju dengan Ahok yang batalkan bangun MRT. Hal tersebut bisa di baca di laman Kompas Online dengan judul : "Jokowi Dukung Ahok Batalkan Proyek Monorel PT JM" yang di publikasikan pada Jumat, 9 Januari 2015.

Nah, mengapa Jokowi baru sekarang kesalnya?[sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...