Skip to main content

Aih, Jokowi Kesal Transportasi Massal Belum Juga Terwujud

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas (ratas) dengan memanggil kepala daerah untuk segera memutuskan mengenai pembangunan transpotasi massal di kota-kota besar. Hal ini untuk mengantisipasi makin macetnya jalanan akibat tidak hadirnya transportasi massal.

Dalam mengurai problem tersebut, Jokowi rapat bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

"Sore hari ini kita akan putuskan mengenai transportasi massal di kota-kota besar utamanya di Jakarta dengan daerah sekitar baik Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok dan kota besar lainnya seperti Surabaya dan Bandung, yang kita lihat kesehariannya sudah alami kemacetan," ucap Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Jokowi menambahkan, dia sudah menerima banyak laporan mengenai rencana pembangunan transportasi massal seperti di Jakarta, Bandung hingga Surabaya, namun hingga saat ini rencana tersebut tidak segera diputuskan. "Sehingga kita terlambat dalam hal antisipasi kemacetan," tegas Jokowi.

Dia mencontohkan, pengambil keputusan yang lamban dalam transportasi massal adalah rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) yang sudah 24 tahun mangkrak, namun baru tahun lalu sudah mulai pembangunannya. "Kemudian Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, saya yakin rencana sudah ada," imbuhnya.

Jokowi menegaskan, jika rencana pembangunan transportasi massal tidak diputuskan segera, rencana tersebut hanyalah sebuah rencana tanpa ada barangnya yang bisa dilihat.

"Yang hadir sekarang ini sampaikan secara singkat transportasi massal yang ingin kita bangun dan dalam waktu secepat-cepatnya kita putuskan. Ini tentu ada kerjasama pusat dan daerah. Visi kita menyiapkan transportasi massal yang baik," tukasnya seperti dilansir Okezone.

Tentu kekesalan Jokowi suatu pertanda bahwa Indonesia masih jauh tertinggal. Oleh sebab itu Jokowi mengajak pemerintah pusat dan daerah bekerjasama selesaikan transportasi massal. Karena dengan terwujudnya trasnportasi massal, maka kemacetan di kota atau propinsi bisa di atasi.

Namun yang sedikit aneh adalah Gubernur Jakarta Ahok tidak kelihatan saat rapat tersebut, adapun yang hadir adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Sukarwo. Selain itu, juga dihadiri oleh perwakilan PT MRT dan PT KAI.

Apa mungkin Jokowi lupa bahwa ia pernah bangun MRT ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta dulu. Sekarang posisi Jokowi adalah Presiden yang malah setuju dengan Ahok yang batalkan bangun MRT. Hal tersebut bisa di baca di laman Kompas Online dengan judul : "Jokowi Dukung Ahok Batalkan Proyek Monorel PT JM" yang di publikasikan pada Jumat, 9 Januari 2015.

Nah, mengapa Jokowi baru sekarang kesalnya?[sal]

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa