Skip to main content

Cari Dukungankah? Ahok Akui Bertemu Wiranto Sebelum Angket Bergulir


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui bertemu dengan ketua umum (ketum) parpol sebelum DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menggunakan hak angket terkait polemik RAPBD 2015.

Namun Ahok membantah pertemuan itu untuk melakukan lobi-lobi kepada ketum parpol agar menginstruksikan anggotanya di DPRD batal menggunakan hak angket.

"Enggak aku dari dulu sama Pak Wiranto (dan ketum lain) baik saja. Terkait ini belum sempet ketemu. Terakhir ketemu Pak Wiranto sebelumnya munas," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Dia tak mau ambil pusing terkait tudingan DPRD yang menyebut dirinya melobi para ketum parpol untuk membatalkan hak angket.

"Enggak ada yang perlu dipusingin, saya pikir ini enggak usah dipolemikan, biar masyarakat saja yang menilai mana yang lebih pantas nyusun anggaran. Itu aja sih," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Hanura DKI Jakarta Veri Younevil membenarkan Ahok telah melakukan lobi-lobi politik dengan seluruh ketua umum (Ketum) parpol termasuk Ketua umumnya Wiranto terkait hak angket ini.

"Ahok sudah bertemu dengan seluruh ketum termasuk Pak Wiranto," ujar Veri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Dalam pertemuan dengan Wiranto, menurut dia, Ahok meminta dukungan politik atas langkahnya terkait penyusunan RAPBD DKI tahun 2015.

Ahok juga meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura menginstruksikan kadernya di DPRD DKI untuk tidak melanjutkan hak angket.

"Tapi waktu itu Pak Wiranto menyerahkan seluruh keputusan kepada fraksi di DPRD DKI. Sebab kami sebelumnya sudah menjelaskan kepada beliau terkait itu," katanya.

Veri mengatakan seluruh fraksi termasuk Koalisi Indonesia hebat (KIH) telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan ketum masing-masing soal rencana DPRD DKI yang akan menggunakan hak angket.

"PDIP, NasDem, Hanura dan sudah menyampaikan dan menjelaskan kepada ketum masing-masing, dan mereka semuanya menyerahkan kepada masing-masing fraksi," katanya.[yha/inilah]

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa