Cari Dukungankah? Ahok Akui Bertemu Wiranto Sebelum Angket Bergulir

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui bertemu dengan ketua umum (ketum) parpol sebelum DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menggunakan hak angket terkait polemik RAPBD 2015.

Namun Ahok membantah pertemuan itu untuk melakukan lobi-lobi kepada ketum parpol agar menginstruksikan anggotanya di DPRD batal menggunakan hak angket.

"Enggak aku dari dulu sama Pak Wiranto (dan ketum lain) baik saja. Terkait ini belum sempet ketemu. Terakhir ketemu Pak Wiranto sebelumnya munas," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Dia tak mau ambil pusing terkait tudingan DPRD yang menyebut dirinya melobi para ketum parpol untuk membatalkan hak angket.

"Enggak ada yang perlu dipusingin, saya pikir ini enggak usah dipolemikan, biar masyarakat saja yang menilai mana yang lebih pantas nyusun anggaran. Itu aja sih," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Hanura DKI Jakarta Veri Younevil membenarkan Ahok telah melakukan lobi-lobi politik dengan seluruh ketua umum (Ketum) parpol termasuk Ketua umumnya Wiranto terkait hak angket ini.

"Ahok sudah bertemu dengan seluruh ketum termasuk Pak Wiranto," ujar Veri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Dalam pertemuan dengan Wiranto, menurut dia, Ahok meminta dukungan politik atas langkahnya terkait penyusunan RAPBD DKI tahun 2015.

Ahok juga meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura menginstruksikan kadernya di DPRD DKI untuk tidak melanjutkan hak angket.

"Tapi waktu itu Pak Wiranto menyerahkan seluruh keputusan kepada fraksi di DPRD DKI. Sebab kami sebelumnya sudah menjelaskan kepada beliau terkait itu," katanya.

Veri mengatakan seluruh fraksi termasuk Koalisi Indonesia hebat (KIH) telah berkonsultasi terlebih dahulu dengan ketum masing-masing soal rencana DPRD DKI yang akan menggunakan hak angket.

"PDIP, NasDem, Hanura dan sudah menyampaikan dan menjelaskan kepada ketum masing-masing, dan mereka semuanya menyerahkan kepada masing-masing fraksi," katanya.[yha/inilah]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog