Skip to main content

Jangan Mau di Bohongi Ahok

Tender pengadaan UPS itu ternyata bukan yang ada dalam Ranperda APBD 2015 ! Tender itu ada sewaktu APBD 2014 dan sudah disetujui bersama oleh Ahok dan DPRD DKI! Adapun hak angket DPRD itu tidak terkait pengadaan UPS 2014 melainkan fokus pada pemalsuan Ahok terhadap Ranperda APBD DKI untuk 2015. Jadi Ahok sebenarnya mengada-ngada tentang "anggaran siluman" itu !

Pertama, kalau dikatakan Anggaran Siluman, nyatanya CV Wiyata Agri Satwa menjadi salah satu pemenang tender pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014. Nah bosnya kepala Diknas siapa? Ahok ! Jadi ini tidak berkaitan sama sekali dengan Ranperda APBD DKI 2015 !

Kedua, Dia menuding oknum DPRD mengubah APBD yang disepakati tanpa lewat e-budgeting dan hal serupa coba dilakukan untuk APBD 2015. Ahok memilih dilengserkan oleh DPRD yang mengancam menggulingkannya daripada dana siluman Rp 12,1 triliun masuk ke APBD 2015. Sementara itu menurut Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik anggaran Rp 12,1 triliun sudah sah dan disetujui bersama satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemprov Jakarta. Nah inikan aneh? Sebuah bukti, bahwa sebenarnya kalau terjadi istilah "siluman" atau kebocoran apapun dalam penggunaan APBD, itu yang bertanggung jawab si gubernur. Kenapa nyalahin Anggota Dewan? Ini hanyalah akal-akalan Ahok yang tidak bisa mengendalikan dinas-dinas di bawahnya, tidak bisa menangani kebocoran-kebocoran dan tidak sanggup mengendalikan serapan APBD, tidak mau bertanggung jawab sehingga berusaha mengadu domba pendukungnya yang buta mata buta hati dengan para anggota dewan !

Ketiga, kalau memang si Ahok ini bener-bener mengawasi ketat penggunaan anggaran, mustahil CV Wiyata Agri ini bisa menjadi penyalur UPS, pemenang tender! Wong berdasarkan izin usahanya, CV ini adalah penyalur pupuk dan makanan ternak !

Keempat, kalau memang si Ahok becus, sejak 2014 seharusnya dia sudah berusaha menghentikan tender tersebut dan mengembalikan seluruh dana proyek ! Kalau nggak berguna ya jangan dilelang. Keluarkan rekomendasi bahwa 'ini' barang tidak berguna ! Dan di 2015, seharusnya dia tidak mengusulkan lagi.

Kelima, kita jangan tertipu sama Ahok. tugas legislatif/DPRD bukan mengusulkan sebuah tender, program, atau ada kegiatan-kegiatan tumpangan masuk ke dalam Ranperda APBD ! Karena yang berhak mengusulkan itu adalah kewenangan Ahok sebagai eksekutif/ pemerintah. Ini yang tidak disadari dan dipahami oleh pendukung Ahok yang dodol, goblok, dan asbun ! Kalau pun sampai ada titipan dari anggota dewan, maka anggota dewan itu bersama Ahok harus sama-sama dicopot dan dijebloskan ke penjara!

(Sultan Suaib Arifin)

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...