Jangan Mau di Bohongi Ahok

Tender pengadaan UPS itu ternyata bukan yang ada dalam Ranperda APBD 2015 ! Tender itu ada sewaktu APBD 2014 dan sudah disetujui bersama oleh Ahok dan DPRD DKI! Adapun hak angket DPRD itu tidak terkait pengadaan UPS 2014 melainkan fokus pada pemalsuan Ahok terhadap Ranperda APBD DKI untuk 2015. Jadi Ahok sebenarnya mengada-ngada tentang "anggaran siluman" itu !

Pertama, kalau dikatakan Anggaran Siluman, nyatanya CV Wiyata Agri Satwa menjadi salah satu pemenang tender pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014. Nah bosnya kepala Diknas siapa? Ahok ! Jadi ini tidak berkaitan sama sekali dengan Ranperda APBD DKI 2015 !

Kedua, Dia menuding oknum DPRD mengubah APBD yang disepakati tanpa lewat e-budgeting dan hal serupa coba dilakukan untuk APBD 2015. Ahok memilih dilengserkan oleh DPRD yang mengancam menggulingkannya daripada dana siluman Rp 12,1 triliun masuk ke APBD 2015. Sementara itu menurut Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik anggaran Rp 12,1 triliun sudah sah dan disetujui bersama satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemprov Jakarta. Nah inikan aneh? Sebuah bukti, bahwa sebenarnya kalau terjadi istilah "siluman" atau kebocoran apapun dalam penggunaan APBD, itu yang bertanggung jawab si gubernur. Kenapa nyalahin Anggota Dewan? Ini hanyalah akal-akalan Ahok yang tidak bisa mengendalikan dinas-dinas di bawahnya, tidak bisa menangani kebocoran-kebocoran dan tidak sanggup mengendalikan serapan APBD, tidak mau bertanggung jawab sehingga berusaha mengadu domba pendukungnya yang buta mata buta hati dengan para anggota dewan !

Ketiga, kalau memang si Ahok ini bener-bener mengawasi ketat penggunaan anggaran, mustahil CV Wiyata Agri ini bisa menjadi penyalur UPS, pemenang tender! Wong berdasarkan izin usahanya, CV ini adalah penyalur pupuk dan makanan ternak !

Keempat, kalau memang si Ahok becus, sejak 2014 seharusnya dia sudah berusaha menghentikan tender tersebut dan mengembalikan seluruh dana proyek ! Kalau nggak berguna ya jangan dilelang. Keluarkan rekomendasi bahwa 'ini' barang tidak berguna ! Dan di 2015, seharusnya dia tidak mengusulkan lagi.

Kelima, kita jangan tertipu sama Ahok. tugas legislatif/DPRD bukan mengusulkan sebuah tender, program, atau ada kegiatan-kegiatan tumpangan masuk ke dalam Ranperda APBD ! Karena yang berhak mengusulkan itu adalah kewenangan Ahok sebagai eksekutif/ pemerintah. Ini yang tidak disadari dan dipahami oleh pendukung Ahok yang dodol, goblok, dan asbun ! Kalau pun sampai ada titipan dari anggota dewan, maka anggota dewan itu bersama Ahok harus sama-sama dicopot dan dijebloskan ke penjara!

(Sultan Suaib Arifin)

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa

maidanycom

Search This Blog