Skip to main content

Jangan Mau di Bohongi Ahok

Tender pengadaan UPS itu ternyata bukan yang ada dalam Ranperda APBD 2015 ! Tender itu ada sewaktu APBD 2014 dan sudah disetujui bersama oleh Ahok dan DPRD DKI! Adapun hak angket DPRD itu tidak terkait pengadaan UPS 2014 melainkan fokus pada pemalsuan Ahok terhadap Ranperda APBD DKI untuk 2015. Jadi Ahok sebenarnya mengada-ngada tentang "anggaran siluman" itu !

Pertama, kalau dikatakan Anggaran Siluman, nyatanya CV Wiyata Agri Satwa menjadi salah satu pemenang tender pengadaan UPS pada Suku Dinas Pendidikan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014. Nah bosnya kepala Diknas siapa? Ahok ! Jadi ini tidak berkaitan sama sekali dengan Ranperda APBD DKI 2015 !

Kedua, Dia menuding oknum DPRD mengubah APBD yang disepakati tanpa lewat e-budgeting dan hal serupa coba dilakukan untuk APBD 2015. Ahok memilih dilengserkan oleh DPRD yang mengancam menggulingkannya daripada dana siluman Rp 12,1 triliun masuk ke APBD 2015. Sementara itu menurut Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik anggaran Rp 12,1 triliun sudah sah dan disetujui bersama satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemprov Jakarta. Nah inikan aneh? Sebuah bukti, bahwa sebenarnya kalau terjadi istilah "siluman" atau kebocoran apapun dalam penggunaan APBD, itu yang bertanggung jawab si gubernur. Kenapa nyalahin Anggota Dewan? Ini hanyalah akal-akalan Ahok yang tidak bisa mengendalikan dinas-dinas di bawahnya, tidak bisa menangani kebocoran-kebocoran dan tidak sanggup mengendalikan serapan APBD, tidak mau bertanggung jawab sehingga berusaha mengadu domba pendukungnya yang buta mata buta hati dengan para anggota dewan !

Ketiga, kalau memang si Ahok ini bener-bener mengawasi ketat penggunaan anggaran, mustahil CV Wiyata Agri ini bisa menjadi penyalur UPS, pemenang tender! Wong berdasarkan izin usahanya, CV ini adalah penyalur pupuk dan makanan ternak !

Keempat, kalau memang si Ahok becus, sejak 2014 seharusnya dia sudah berusaha menghentikan tender tersebut dan mengembalikan seluruh dana proyek ! Kalau nggak berguna ya jangan dilelang. Keluarkan rekomendasi bahwa 'ini' barang tidak berguna ! Dan di 2015, seharusnya dia tidak mengusulkan lagi.

Kelima, kita jangan tertipu sama Ahok. tugas legislatif/DPRD bukan mengusulkan sebuah tender, program, atau ada kegiatan-kegiatan tumpangan masuk ke dalam Ranperda APBD ! Karena yang berhak mengusulkan itu adalah kewenangan Ahok sebagai eksekutif/ pemerintah. Ini yang tidak disadari dan dipahami oleh pendukung Ahok yang dodol, goblok, dan asbun ! Kalau pun sampai ada titipan dari anggota dewan, maka anggota dewan itu bersama Ahok harus sama-sama dicopot dan dijebloskan ke penjara!

(Sultan Suaib Arifin)

Popular posts from this blog

Heboh, Foto Oknum Polisi Diduga Sedang Bagi Uang Hasil "Petak Umpet"

Foto dua orang oknum anggota polisi sibuk menghitung uang membuat heboh situs media sosial Facebook. Foto yang diposting pemilik akun Facebook Adm Motivasi itu ditautkan ke akun fanpage JOKOWI PRESIDEN KU dengan judul "Ayo Lagi Ngapain?" ini ternyata mendapat respon dari netizen lainnya. Foto hasil jepretan sembunyi-sembunyi (hidden camera) memperlihatkan dua orang polisi seperti memegang berlembar-lembar kertas warna merah seperti bentuk uang Rp 100 ribu. Tentunya berbagai komentar positif dan komentar negatif. Hingga kini foto tersebut mendapat 606 komentar serta like 1.288 orang. Berikut komentar di akun facebook: Harry Setiawan Rph: Kalau yg begini mah bkn fitnah. Hampir rata2 pengguna jalan raya mengalami,kalau yg namanya ketemu yg begini (POLISI). M Ridone: Ada ada saja tapi lucu..kan gk tau itu dwit apa berpikir positip sajalah. etiawan Jayadireja: Yang pasti takut ketahuan istrinya, di umpetin dikit? Ronymeong Rony: itung itung balikin modal dulu bro...

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4

Awasi! Putri Indonesia 2015 "Ber-Palu Arit", PKI Sebarkan Racun Komunis di Kalangan Muda

Foto konyol Putri Indonesia 2015 Anindya Kusuma Putri yang berpose memakai kaos bergambar simbol komunis ‘Palu Arit’, mengindikasikan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) sedang menyebarkan ideologinya kepada kalangan anak muda. Pendapat itu disampaikan Pimpinan Taruna Muslim, Alfian Tanjung, kepada intelijen (23/02). “Saat ini komunis Indonesia sedang menyebarkan ideologi di kalangan anak muda. Putri Indonesia 2015 bisa menjadi simbol untuk menarik kalangan muda,” tegas Alfian Tanjung. Kata Alfian, PKI sudah menyusupkan beberapa kadernya di partai politik. “Lihat saja kader mereka yang ada di partai politik dan DPR. Di PDIP ada Ribka Tjiptaning yang bangga menjadi anak PKI. Padahal PKI itu organisasi yang dilarang di Indonesia,” papar Alfian. Alfian mengingatkan, dalam kondisi bangsa Indonesia yang tidak jelas seperti ini, komunis sangat mudah masuk di kalangan generasi muda maupun rakyat. “Komunis itu pandai mempengaruhi orang. Jargon-jargon menguasai tanah milik negara,