Skip to main content

Betulkah, PM Australia Tony Abbot Sindikat Narkoba Internasional?


PM Australia Tony Abbott kehilangan akal sehatnya. untuk membatalkan eksekusi mati 2 gembong narkoba Bali Nine yang berasal dari Australia, PM Abbot mengungkit-ungkit bantuan Australia kepada Indonesia pada saat terjadi Tsunami di Indonesia dan berharap Indonesia membalas kebaikan Australia.

Pernyataan ini mengundang reaksi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia menganggap Australia tidak ikhlas dalam membantu kejadian kemanusiaan di Indonesia, sehingga tergerak untuk mengembalikan bantuan Australia dengan membuat gerakan "Coin For Abbot".

Bukan hanya masyarakat Indonesia yang geram, para pejabat negara pun menyampaikan statement mereka. Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan bahwa jangan sampai PM Abbot mengintervensi hukum di Indonesia dan sangat menyesali statement PM. Abbot.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas mengatakan jika dana itu tidak dianggap sebagai dana kemanusiaan, dikembalikan saja dana tersebut.

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, DR. H. MS Kaban dengan malah melihat apa yang dilakukan PM. Abbot ini adalah salah satu bagian dari kampanyenya. memperjuangkan pelaku kejahatan hingga meremehkan Indonesia adalah bagian dari Kampanye. MS Kaban pun malah mempertanyakan, apakah PM. Abbot bagian dari sindikat Narkoba.

"PM  Abbott ngotot banget bebasin terdakwa hukuman mati Bali Nine. untuk kampanye? atau bagian sindikat narkoba International?" Sindir  Kaban.

Menurut Menteri Kehutanan Periode 2004-2009 ini, Hukum mati wajib di terapkan terhadap para sindikat Narkoba.  Kaban mengatakan, Pemerintah RI harus menunjukkan sebagai negara yang merdeka yang berdaulat. yang meremehkan kedaulatan Indonesia harus merasakan akibatnya.

"Akibat sindikat narkotik, lebih 4 juta Rakyat Indonesia telah "dibunuh" akal sehat serta fisiknya. maka Hukuman Mati wajib!" Tegas Kaban. [mskcenter]

Popular posts from this blog

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

Dibalik Pemberhentian Jenderal Sutarman oleh Jokowi, Isu Jilbab Polwankah?

Publik banyak bertanya, mengapa dan alasan apa jenderal sutarman diberhentikan oleh jokowi sebelum masa pensiun nya pada bulan oktober 2015 sebuah tradisi yang lazim di tubuh kepolisian adalah pergantian jabatan kapolri berdasarkan masa akhir pengabdian sang pejabat kapolri yang mendekati masa pensiun semua, kecuali tentu diluar kisah tentang kapolri bimantoro yang diberhentikan presiden gus dur, tetapi akhirnya dipulihkan posisi nya oleh presiden megawati | #sejarah hampir semua berhenti dengan embel embel sudah memasuki masa pensiun alias habis masanya teringat kebiasaan dulu | penggantian kapolri oleh presiden | didahului oleh permintaan presiden kepada wanjati atau dewan jabatan tinggi polri untuk mengajukan nama terbaiknya sesuai masa angkatan yang ada (kaderisasi) saya tertarik pada surat yang dikirimkan oleh jokowi kepada DPR dengan hanya menuliskan memberhentikan dengan hormat jenderal sutarman dari jabatannya sebagai kepala kepolisian RI dulu, standa