Esemka di Suntik Rp100 Miliar Ketika Jokowi Sudah Melupakannya

Akibat kerja sama antara PT Adiperkasa Citra Lestari (ACL) dengan Proton Malaysia membuat nasib Esemka semakin tak jelas. Tapi, beberapa pelaku dunia otomotif dalam negeri, tampaknya masih peduli dengan kelanjutan Esemka di saat Jokowi sudah dengan tega melupakan.

Seperti dilansir laman Vivanews, salah satunya datang dari PT Garasindo Inter Global (GIG), yang merupakan agen pemegang merek Chryselr, Jeep, Fiat, dan Dodge. Garasindo kabarnya siap mengucurkan dana besar untuk membesarkan Esemka.

Tak tanggung-tanggung, Garasindo kabarnya akan mengucurkan dana investasi sebesar Rp100 miliar untuk pengembangan Esemka yang digadang-gadang bakal sebagai cikal bakal mobil nasional.

"Saya memiliki misi dan mimpi, sedang mereka (Esemka) butuh partner (mitra) investasi. Tentu saja, partner bukan hanya uang saja, karena partner itu strategis sifatnya, baik dalam distribusi maupun marketing. Itu terpenting," kata CEO GIG, Muhammad Al Abdullah. (Baca, Esemka cuma di jadikan Angkutan Pedesaan Saja)

Menanggapi adanya perusaahaan otomotif yang menyanggupi menggandeng Esemka, Menteri Perindustrian RI, Saleh Husin, menyatakan hal tersebut sangat baik, dan itu merupakan business to business antarperusahaan swasta.

"Kita pada intinya mendukung, apalagi dengan menggunakan tingkat komponen lokalnya yang tinggi seperti dari Esemka untuk pasar Indonesia," jelas Saleh saat ditemui di pabrik Suzuki Tambun, Bekasi, Jumat 27 Februari 2015.

Lantas, apakah ada perlakuan khusus untuk para pemain lokal? Dalam hal ini, Saleh mengaku tak akan membeda-bedakan. "Yang jelas, kalau ada yang melampaui invetasi (Rp100 miliar) kita akan mendukung," ujar Saleh. [sal]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog