Skip to main content

Aduh.. KPK Tak Jamin Pengusutan Kasus BLBI Dilanjutkan

KPK tidak menjamin penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) akan terus dilanjutkan.

Hal tersebut tampak saat lima pemimpin KPK menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 25 Februari 2015 sore.

Tiga Plt Pemimpin KPK, Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi Sapto Pribowo, serta Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja hanya terdiam saat disinggung kelanjutan penanganan sejumlah kasus seperti SKL BLBI.

Kemudian dugaan korupsi pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, dan kasus dugaan korupsi pajak BCA mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Hanya Wakil Ketua KPK Zulkarnain yang angkat bicara.

"Ya itu (SKL BLBI) kan penyelidikan. Kita mempercepat (kasus yang sudah) penyidikan ke atas dulu," kata Zulkarnain di Gedung KPK, Jakarta.

Karenanya dia tidak bisa menyampaikan bagaimana proses pemanggilan pihak terperiksa dan gelar perkara lanjutan.

Di sisi lain Zulkarnain membeberkan, pimpinan KPK jilid III sudah memberi perhatian atas kasus-kasus besar yang sudah berjalan lebih dari enam bulan penyidikan atau penetapan tersangkanya.

Artinya hal tersebut juga perlu menjadi prioritas tiga plt yang kini ada. Zulkarnain menegaskan, kasus besar yang menjadi prioritas KPK ada beberapa.

Di antaranya, kasus Century, kasus pajak BCA Hadi Poernomo, kasus dugaan korupsi haji Suryadharma Ali dkk, dan kasus Innospec yang sudah diusut sejak KPK Jilid II.

"Sudah mulai percepatan-percepatan itu. Ya innospec kan sudah, HP (Hadi Poernomo) juga," imbuhnya.

Mantan staf ahli Jaksa Agung ini membeberkan, kemungkinan pemanggilan Hadi Poernomo diperiksa sebagai tersangka masih dalam pembahasan.

Tapi Zulkarnain kikuk saat disinggung saksi-saksi dari BCA tidak dipanggil atau sudah dipanggil tapi disembunyikan identitasnya. Dia mengklaim, dipanggil atau disembunyikan identitasnya bukan urusan pimpinan.

"Itu nanti ya sebetulnya bisa melalui humas saja dipertanyakan. Sudah terlalu teknis sekali memang," kilahnya.

Zulkarnain kemudian memotret kondisi KPK dengan penanganan kasus-kasus. Dia menuturkan, KPK memperlukan suasana kondusif untuk proses secara internal dan pelaksanaan tugas pencegahan dan penindakan.

Meski begitu sekali lagi, Zulkarnain menegaskan komitmen KPK dalam penanganan kasus yang sudah ditahap penyidikan.

"Makanya kami fokus terhadap yang sudah  dilakukan penyidikan tapi belum bisa diselesaikan," ucapnya.

Kondisi KPK kini bertolakbelakang dengan pernyataan Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto (BW). Pada Rabu 28 Januari 2015, BW menyatakan, KPK tetap akan melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI.

BW menyampaikan, status tersangkanya dan laporan terhadap tiga pemimpin KPK lain di Bareskrim Mabes Polri, tidak akan menghalangi KPK untuk meneruskan penyelidikan kasus SKL BLBI.

Meski demikian dihimpin upaya penghancuran, seluruh jajaran KPK berkomitmen tetap berjalan sebagaimana biasa. Jajaran KPK juga tidak pernah punya pikiran bahwa upaya penghancuran itu bertalian dengan bermacammacam kasus yang tengah ditangani.

 "Dan yang kedua, saya mau kasih tahu, kasus BLBI itu penyelidikan. Kalau masih penyelidikan, prosesnya masih panjang. Belum sampai putus akhir," kata BW di Gedung KPK, Jakarta.

Diakuinya, penanganan kasus SKL BLBI ini sekarang masih berjalan. Namun, BW belum bisa menyimpulkan bagaimana dugaan penyalahgunaan kewenangan dan siapa pihak yang bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum.

"Saya belum bisa membuat kesimpulan karena belum ada ekspose, penyidiknya belum memberi laporan. Kita selesaikan semua proses itu, baru dalam ekspose diputuskan," tandasnya. [sindonews]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...