Lagi, BG Batal di Lantik, Jokowi Bisa di Gusdur-kan

Presiden Jokowi diingatkan agar tidak main-main dalam menangani suksesi kepemimpinan di Polri. Sebab, Indonesia pernah punya sejarah kelam bahwa seorang presiden pernah jatuh dari kekuasaannya akibat proses pergantiaan Kapolri yang menimbulkan kontroversial.

"Saat itu, Presiden Gur Dur yang memang sudah didera banyak masalah dengan lawan-lawan politiknya, mengganti Kapolri Bimantoro kepada Chairuddin Ismail hingga menjadi pemicu dan membuatnya jatuh dari kekuasaan," jelas Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane, dalam siaran persnya (Minggu, 22/2).

Saat itu, jelasnya, Gus Dur memecat Bimantoro tanpa persetujuan DPR. Kemudian Gus Dur dipanggil DPR, tapi mangkir. Saat itu Gus mengatakan, DPR kerap memanggilnya dengan sewenang wenang.

"Malamnya Gus Dur mengeluarkan dekrit pembubaran DPR. Ini makin memperuncing hubungannya dengan DPR dan MPR. Hingga akhirnya sidang pemakzulan dipercepat seminggu oleh MPR, dan Gus Dur pun jatuh dari kursi kepresidenan," jelasnya.

IPW menilai, proses pergaatian Kapolri Bimantoro lah yang menjadi penyebab Presiden Gus Dur jatuh dari kursi kekuasaannya. Jika tidak cermat, bukan mustahil Presiden Jokowi akan mengalami nasib yang sama.

"Sebab, calon Kapolri Budi Gunawan (BG) adalah figur yang dijagokan atau diusulkan Jokowi ke DPR dan DPR mendukungnya secara penuh. Akibat BG dijadikan tersangka oleh KPK, Jokowi menunda pelantikannya, dengan alasan menunggu hasil prapradilan BG atas KPK. Tapi begitu memenangkan prapradilan, BG bukannya dilantik, Jokowi malah mengganti calon Kapolri dengan Badroeddin Haiti," ungkapnya.

Menurut Neta, Sikap Jokowi ini bisa dinilai melecehkan dan mempermainkan DPR maupun konstitusi. Akibat sikap Jokowi ini soliditas DPR yang sempat terbangun dalam mendukung pencalonan BG bisa kembali terpecah.

"Bukan mustahil Koalisi Merah Putih (KMP) pimpinan Prabowo Subianto menolak sikap nyeleneh Jokowi ini. Bukan mustahil pula Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pimpinan PDIP marah dengan Jokowi hingga presiden ketujuh itu 'dikeroyok' di parlemen," kata Neta mengingatkan,

JIka itu yang terjadi pemakzulan terhadap Jokowi tinggal tunggu waktu dan Jokowi bisa ditumbangkan akibat "bermain-main" dalam mengurus suksesi kepemimpinan di Polri. Selain itu dampak dari sikap Jokowi ini akan membuat Polri kembali tercabik-cabik dan sulit untuk konsolidasi menuju profesionalisme kepolisian.

"Sebab Polri sudah ditarik tarik ke wilayah politik." tandasnya. [rmol]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

maidanycom

Search This Blog