Skip to main content

Usai Sebut Jokowi Petugas Partai, Megawati Pun Sebut Dirinya Seperti Presiden



Di acara pembukaan Kongres PDIP IV yang berlangsung di Bali (9/4), dalam pidatonya Megawati mempertegas lagi bahwa posisi Presiden Jokowi adalah "Petugas Partai".

“Hukum demokrasilah yang mengatur itu, dan bahwa presiden serta wakil presiden memang sudah sewajarnya dan sangat wajar menjalankan garis kebijakan politik Partai,” tegas Megawati, disambut sorak sorai hadirin peserta Kongres.

Dan, pada acara penutupan Kongres PDIP IV, Megawati malah seperti "ngayal" menyebut bahwa dirinya seperti seorang Presiden. Sebab hingga kini, ketua umum PDIP yang terpilih lagi itu masih mendapat penghormatan dan dikawal.

Dilansir Liputan6 (11/4), Megawati mengungkapkan hal itu di depan ribuan kader partainya saat menutup Kongres PDIP IV di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (11/4/2015).

Megawati juga mengaku memiliki puluhan juta kader yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. "Kalau saya ini seperti presiden, karena anak buah saya banyak, dan itu sampai di tingkat ranting. Kalau pemerintah sampai di RT, saya punya anak ranting mungkin di bawahnya," ujar Megawati

Putri Presiden Sukarno itu juga mengaku kader-kadernya sangat patuh kepadanya. Bahkan bisa dikatakan kader PDIP lebih patuh ketimbang rakyat Indonesia.

"Kalau saya minta bergerak, semua bergerak," ucap dia. Karena itu, Megawati meminta seluruh kader patuh terhadapnya demi memperjuangkan nilai-nilai luhur Trisakti dan empat pilar kebangsaan yang digagas suaminya, Taufiq Kiemas.

"Kita tetap menjaga nilai-nilai luhur Trisakti dan empat pilar kebangsaan," pungkas Megawati, demikian dilaporkan Liputan6 yang dikutip Pekanews (12/4).

Diketahui, Megawati pernah berkompetisi dalam Pilpres sebanyak dua kali, pada tahun 2004 dan 2009, namun kalah telak oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dan di tahun 2014, Megawati mengutus Jokowi jadi Capres dan ternyata menang. Nah, setelah Jokowi jadi Presiden ke 7 Republik Indonesia, Mega malah mempertegas posisi Jokowi tidak lebih dari "Petugas Partai" saja. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...