Amerika Dalang Pemblokiran Situs-situs Islam di Indonesia?

Perwakilan dari Rand Corporation, Amerika Serikat dan Nanyang Technology University, Singapura merekomendasikan supaya pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs Islam yang mereka anggap radikal dan menyebarluaskan ajaran radikalisme dan terorisme. Hal tersebut tertuang dalam konferensi internasional tentang terorisme dan ISIS di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin, 23 Maret 2015 lalu.

Rekomendasi tersebut ternyata benar-benar dilaksanakan. Tak lama kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diketahui telah mengirimkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) dengan nomor 149/K.BNPT/3/2015 tentang situs/website radikal, yang meminta Kemkominfo melakukan penutupan terhadap 19 situs media Islam.

"Mereka (Perwakilan Rand Corporation dan Nanyang University) mendesak pemerintah, supaya tidak terjadi kembangkitan Islam di Indonesia maka situs Islam harus ditutup," ujar Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad al Khaththath saat berceramah dalam Majelis Itikaf di Masjid Raya Bogor, Sabtu (11/4/2015).

Menurutnya, keputusan sepihak pemerintah dalam memblokir situs Islam adalah langkah yang membahayakan. "Ini tentunya sangat berbahaya, kenapa? menutup situs Islam ibaratnya seperti menutup pondok pesantren, majelis taklim, majelis dzikir, dan majelis ilmu lainnya," kata Ustaz al Khaththath.

Ia menjelaskan, kehadiran media Islam selama ini sangat dibutuhkan masyarakat. "Dalam media Islam isinya mengandung bagaimana ajaran agama Allah Swt harus dilaksanakan, situs Islam menerangkan Alquran dan hadits, dijelaskan hukum halal haram. Media Islam juga memberikan informasi dakwah untuk memperkuat akidah dari berbagai rongrongan pemurtadan dan aliran sesat," jelasnya.

"Sehingga kehadiran media Islam sangat bermanfaat bagi masyarakat," tambah Ustaz al Khaththath.

Majelis Itikaf diseleggarakan oleh FUI Bogor Raya, rencananya kegiatan tersebut akan rutin diadakan di Masjid Raya Bogor untuk membahas seputar masalah faktual yang terjadi di masyarakat. [Suara-Islam]

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

maidanycom

Search This Blog