Skip to main content

Jokowi: Saya Enggak Merasa Disadap


Presiden Joko Widodo mengaku tak mendengar pihak asing menyadap komunikasi pejabat negara Indonesia. Ia balik menanggapi isu tersebut sambil bercanda.

"Enggak ada, enggak dengar. Saya juga enggak merasa disadap. Kalau pas ke kebon karet atau ke hutan pinus, di situ banyak sadap. Sadap menyadap banyak," ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (8/3/2015).

Sebelumnya diberitakan, sejumlah negara memata-matai sejumlah negara di Pacific, salah satunya Indonesia. Penyadapan terhadap pejabat Indonesia dilakukan melalui jaringan Telkomsel.

Penyadapan tersebut terungkap dari bocoran dokumen rahasia milik bekas kontraktor NSA, Edward Joseph Snowden. Hasil sadapan yang akan dibuka WikiLeaks di antaranya percakapan Jokowi dengan beberapa pihak saat pilpres 2014.

Bocoran Snowden tentang ulah mata-mata Australia itu diterbitkan Kamis (5/3/2015) di Selandia Baru. Menurut dokumen rahasia Snowden, badan spionase elektronik Australia, yakni Australian Signals Directorate (ASD) telah bekerja sama dengan Biro Keamanan dan Komunikasi Selandia Baru (GCSB) untuk menyadap jaringan telekomunikasi di seluruh Indonesia dan Pasifik Selatan.

Selain Indonesia, ASD dan GCSB juga melakukan spionase elektronik terhadap negara-negara kecil di kawasan Pasifik seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Nauru, Samoa, Vanuatu, Kiribati, Kaledonia Baru, Tonga, dan Polinesia.

Masih menurut dokumen Snowden, Selandia Baru dan Australia menyadap satelit komunikasi satelit dan kabel telekomunikasi bawah laut. Mereka berbagi data panggilan telepon, email, pesan media sosial dan metadata. Data-data sadapan itu lantas dibagi bersama jaringan “Five Eyes” atau jaringan spionase “Lima Mata”.

Telkomsel jadi target ASD, menurut Snowden, karena jaringan telepon selular Indonesia itu melayani lebih dari 122 juta pelanggan.

Seorang perwira intelijen Selandia Baru yang bekerja di sebuah bursa di Canberra pada tahun 2009 ditempatkan di "bagian analisis jaringan infrastruktur “ ASD, di mana ia diberi tugas khusus untuk menyediakan data telekomunikasi selular di Indonesia.

”Termasuk menyelidiki catatan panggilan telepon dan data yang dikirim melalui FTP (file transfer protocol) yang digunakan untuk mendukung transmisi lalu lintas telepon internasional dan domestik jarak jauh,” bunyi dokumen Snowden seperti dilansir Sydney Morning Herald, baru-baru ini.

Kemudian pada 2012, ASD mencuri hampir 1,8 juta kunci utama dienkripsi, yang digunakan untuk melindungi komunikasi pribadi, dari jaringan telepon seluler Indonesia. ASD juga menyadap panggilan data curah dari Indosat, operator telekomunikasi satelit domestik di Indonesia, termasuk data pejabat Indonesia di berbagai departemen pemerintah. [Tribunnews]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...