Skip to main content

Jokowi di Cina, Ribuan Massa BEM Se Indonesia Kepung Istana Bogor, #RaportMerahJokowi-JK



Massa mahasiswa dari berbagai kampus di Bogor, Depok, Bekasi, Bandung hingga Lampung, melakukan unjuk rasa di Istana Bogor. Massa mahasiswa ini memberikan raport merah untuk Jokowi-JK dan menyampaikan sejumlah tuntutan.

Massa dari BEM Unpak, BEM UPI Bandung, Unjani Bandung, Univ Tazkia, Unida Bogor, Unpad, Bem PNJ Politehnik Negeri Jakarta, BSI, IPB, UIK dan UNILA Lampung yang beraksi pada Jumat (27/3/2015) ini memenuhi kawasan Istana Bogor.

Mahasiswa semula melakukan orasi di pintu utama Istana Bogor di Jalan Sudirman, namun kemudian bergeser ke pintu 3 Istana Bogor yang berada di jalan IR Juanda Bogor atau persis berada di depan gereja Zeboth Bogor.

Dalam orasinya, mahasiswa meminta dipertemukan dengan staf Istana Bogor untuk menyampaikan aspirasinya dan memberikan raport merah untuk Jokowi.

"Maju dua langkah, kawan-kawan," kata seorang mahasiswa yang berada di atas mobil sound mengajak mahasiswa merapat ke gerbang Istana Bogor.

Dalam orasinya mahasiswa menyoroti pemerintahan Jokowi-JK, yang menurut mahasiswa-mahasiswa Indonesia sedang mengalami pergejolakan ekonomi, hukum, hingga sumber daya alam. Mereka juga menilai program nawacita Jokowi -JK, kebijakanya tidak pro rakyat.

Hal itu, kata mahasiswa, bisa dilihat dari melemahnya nilai tukar rupiah. Salah satu sebab melemahnya dolar adalah gonjang ganjing dan tidak kondusifnya perpolitikan di Indonesian.

Beberapa tuntutan mahasiswa antara lain:

1.Stabilkan Perekonomian dan Sejahtrakan Rakyat Kecil
2.Nasionalisasi Aset Negara
3.Tolak Remisi Bagi Koruptor
4.Selesaikan konflik antara Aparatur Penegak Hukum
5. Stabilisasi kondisi perekonomian nasional di Indonesia.
6. Nasionalisasi aset sumbet daya alam di Mahakam dan Frepoot.
7. Cabut kebijakan BBM berdasarkan mekanisme pasar dan kembalikan subsidi BBM.
8. Selesaikan konflik antar lembaga penegak hukum
9. Pertahankan pengetatan pemberian remisi kepada kasus kejahatan narkoba dan korupsi.
10. Segera tuntaskan penyeledikan kasus BLBI dan Bank Century.
11. Mengeluarkan kebijakan konkrit dan nyata di bidang maritim yang pro kepada masyarakat terutama nelayan

Sementara itu, pihak kepolisian masih terus berjaga di lokasi. Satu unit water canon dirapatkan ke samping barisan pendemo dengan jarak sekitar 30 meter. Aksi mahasiswa tersebut, juga mengakibatkan arus lalulintas di sekitar Istana Bogor tersendat. Polisi terpaksa memberlakukan satu arah untuk mengurai kemacetan. [Detik]


Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi