Skip to main content

Juru Parkir Pun Ikut Jadi Korban Janji Palsu Ahok

Kalau juru parkir saja belum bisa diselamatkan gajinya oleh Ahok, bagaimana Ahok mau menyelamatkan kesejahteraan warga miskin Jakarta?

Pertanyaan diatas sederhana sifatnya. Karena, memang janji Ahok kepada juru parkir akan menaikkan gaji jadi 2 kali lipat. Faktanya, juru parkir hanya bisa "gigit jari" atas janji Ahok tersebut.

Dilansir Rmol (26/3), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat mewacanakan akan memberikan gaji dua kali upah minimum provinsi (UMP) kepada petugas parkir meter yang mau bergabung dengan Pemerintah Provinsi DKI.

Padahal, parkir meter sudah beroperasi di Jalan Sabang, Jakarta Pusat sejak September 2014 lalu.

Namun Ahok mengakui hal itu belum terlaksana. "Kita belum kasih gaji 2 kali UMP. Karena biaya operasionalnya belum mencukupi," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Kamis (23/3).

Ahok menjelaskan, dalam perjanjian lelang antara Pemprov dan PT Mata Biru selaku perusahaan penyedia peralatan parkir meter memang tertulis gaji juru parkir meter akan dibayarkan 2 kali UMP. Karena biaya operasional yang belum tercapai itu, Ahok menaksir rata-rata pendapatan para petugas parkir itu per harinya Rp100-150 ribu per harinya.

Meski belum bisa menepati janjinya, Ahok tetap mengancam akan memecat petugas parkir yang diketahui meminta uang bayaran kepada pengendara akan dikenakan sanksi pecat. Termasuk akan memecat petugas parkir yang menginformasikan mesin kartu yang ada di lokasi tegah rusak.

Sebelumnya, Ahok perah memberikan angin surga dengan memberikan gaji 2 kali UMP kepada petugas parkir liar yang mau bergabung dengan Pemprov DKI. Saat ini, besaran UMP DKI mencapai Rp 2,7 juta. Artinya, setiap juru parkir akan mendapatkan gaji sebesar Rp 5,4 juta per bulannya. Janji ini sudah digaungkan Ahok sejak tahun 2014 lalu.

Sayangnya, hampir 6 bulan parkir meter beroperasi, ternyata para petugas parkir itu hanya mengantongi Rp2,5 juta saja perbulannya. Angka itu pun berada di bawah UMP DKI. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...