Skip to main content

Dinilai Kebablasan, Ini Dia "Kritik Atas Pemblokiran Domain Penyebar Radikalisme"


Saya secara pribadi termasuk yang tidak suka membaca konten-konten dari situs seperti voa-islam.com dan sejenisnya yang sekarang diblokir. Ada 19 situs yang diblokir pemerintah dengan alasan penebar radikalisme. Secara wacana sudah bagus tapi prakteknya kebablasan. Kenapa kebablasan? Mari kita lihat.

Situs terdiri dari beberapa komponen: nama domain TLD (.com, .org dan semacamnya), hosting (layanan berbayar untuk menyimpan konten), dan konten itu sendiri. Kebablasan karena yang hendak dibidik adalah konten tetapi kemudian meluluh-lantahkan domain. Itu sangat otoriter. Jika memang yang dinilai salah adalah kontennya, maka yang disensor adalah kata kunci dari konten yang dimaksud, jangan domainnya, karena domain ibarat rumah maya. Dengan memblokir konten melalui pemblokiran terhadap akses pada domain itu sama saja dengan “hendak membunuh nyamuk tetapi dengan senapan mesin”. Menghancurkan segalanya. Sangat refresif.

Memblokir konten yang berbau radikalisme berbeda dengan pemblokiran konten p*rno. Konten p*rno umumnya domainnya juga dipesan khusus dengan nama yang p*rno juga. Ada asosiasi erat antara nama domain dengan konten p*rnonya. Sebagai contoh nama domain: youpo**.com maka isinya adalah semuanya konten p*rnografi. Maka, karena semua kontennya adalah p*rnografi, memblokir domain salah satu cara cepat untuk memblokir konten p*rno.

Hal tersebut berbeda dengan domain yang dianggap berbau radikalisme, karena tidak semua konten dalam domain yang diblokir itu semuanya mengandung radikalisme. Masih banyak konten-konten lain yang ada di dalamnya yang mengajarkan kebaikan, ayat-ayat suci dari kitab suci dan lain-lain. Dengan memblokir domain sama saja menyamaratakan semua konten yang ada di domain tersebut seolah semuanya radikalisme.

Di dalam situs tersebut juga banyak bertebaran ayat-ayat dari kitab suci. Apakah ayat kitab suci merupakan bagian dari radikalisme? Salah total jika beranggapan demikian. Yang salah adalah pemahaman dan penafsiran orang yang menulis tentang maksud dari ayat kitab suci bukan kitab sucinya. Dengan memasung domain berarti hendak mengatakan, “jika penafsiran yang salah terhadap kitab suci maka yang harus dimusnahkan adalah kitab sucinya”, bukan dengan memperbaharui pemahaman orang tersebut. Ini tindakan fatal.

Blokirlah kontennya saja dengan menyaring kata kunci yang dianggap termasuk radikalisme, jangan domainnya. Dengan memasung akses ke nama domain akankah konten-konten radikali itu akan lenyap? Tidak sama sekali. Mereka gampang kok bikin website baru lagi dengan nama domain dan hosting baru. Dengannya memblokir domain itu sia-sia.

Berbeda halnya jika yang diblokir adalah kata kunci dari konten, mau bikin website baru dengan nama domain baru, konten tetap tidak akan bisa diakses. Jadi, yang cerdas dikitlah kalau mau main blokir-blokiran: jangan karena kemauan keras tapi kemampuan tidak ada lantas bertindak semaunya. Itu preman namanya.**

***
penulis : Harja Saputra
sumber : Kompasiana 

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...