Skip to main content

Sudah Jadi Korban Banjir, Eh... Malah di Kecewakan Jokowi

Bagaimana perasaan bagi orang yang mendapat musibah banjir? Rasanya... pasti tidak enak. Anehnya, rasa tidak enak itu malah bertambah volume-nya lantaran Jokowi, kok bisa?. Lebih jelasnya, silahkan baca laporan dari Okezone (18/3) di bawah ini.

Kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabupaten Indramayu mengecewakan warga korban banjir yang sudah lama menunggu sejak pagi. Warga yang sedianya menyampaikan langsung keluh kesah usai panen raya, harus gigit jari lantaran Jokowi batal singgah.

Mulanya warga berharap dengan kehadiran presiden ketujuh RI itu di tengah-tengah korban banjir bisa melihat kondisi sebenarnya dan mampu mempercepat proses perbaikan tanggul jebol guna penanganan pascabencana. Tapi, apa yang ingin disampaikan warga tidak kesampaian.

Keluhan warga itu salah satunya disampaikan Abdul Muis. Ia bersama warga lainnya kecewa lantaran Jokowi batal singgah ke Blok Pilangsari, Desa Pilangsari, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, untuk mengecek kondisi jebolnya Tanggul Sungai Cimanuk yang hancur sepanjang 120 meter.

 "Tolong dengarkan curhatan kami, Pak Presiden. Ini persoalan serius, Pak. Bukan hanya persoalan bantuan paket sembako," kata Muis, Rabu (18/3/2015).

Hal senada juga diungkapkan Jahro. Ia menuturkan, sudah tiga hari ini warga berdiam di tenda-tenda darurat. Makan dan minum seadanya, serta mengenakan satu baju yang kering di badan. Bila bertemu Jokowi, Jahro hanya ingin menyampaikan pesan pekerjaan penanganan tanggul agar tidak dikerjakan asal-asalan.

"Kurang dari lima tahun lalu, tembok penahan tanggul dikerjakan dengan dana miliaran rupiah. Tapi yang miliaran itu kini ambles juga terseret derasnya arus sungai," katanya dengan nada kecewa.

Kebanyakan warga berharap, agar jebolnya tanggul Cimanuk yang telah terjadi untuk kedua kalinya sejak 1971, ini tidak akan terjadi lagi untuk kesekian kalinya di masa mendatang. Dengan catatan pengerjakan tanggul dilakukan tidak asal-asalan. Menurutnya, bila sudah seperti ini, warga pula yang harus menanggung deritanya.

"Bila ada ‘begal’ anggaran perbaikan tanggul, kita tenggelamkan saja ke (sungai) Cimanuk," tandasnya.

Banjir yang merendam ribuan rumah-rumah warga itu, juga mengakibatkan 16 rumah warga roboh. Kebanyakan rumah roboh itu berada di lokasi yang dekat dengan titik awal jebolnya tanggul Cimanuk. Belasan rumah rusak itu, dibangun tidak jauh dari tembok penahan tanggul yang patah dan terkikis arus.

"Untuk jumlah rumah rusak di Pilangsari ini, semuanya berjumlah 16 unit rumah. Kami pun sedang mengupayakan perbaikan atas kerusakan rumah tersebut," kata Camat Jatibarang Dedi Darpadi, demikian laporan Okezone.
 

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi