Skip to main content

"Bungkamnya Menkumham Soal UU Pemda Terkait Moral & Etika Ahok yang Kotor-Kasar" by @FerryKoto



koq bisa orang yg moral, etikanya, tata krama nya saja tidak terjaga dipercaya tidak Korupsi ? sementara yg beretika, dicurigai/tuduh korup?

Yg dinilai pertama kali tentu yg terlihat. Jika Emosional,tak bermoral, tak beretika,tentu harus diragukan kejujuran apalagi kepemimpinannya

Mana mungkin org yg emosional, tdl bermoral, berkata kotor, tdk jaga martabat, kesantunan, dijadikan pemimpin? Ada yg mau pilih yg demikian?

Apa mungkin kita mau dipimpin oleh orang yang memimpin dirinya sendiri saja tidak mampu? mengendalikan dirinya saja tidak mampu ? Mau ?

Jadi tidak masuk akal kalau ada yg yakin orang yg tdk santun, emosional, tdk beretika, berkata kotor, adalah pemimpin tidak korup

Orang yg tdk mampu kendalikan dirinya, tidak mampu kuasai emosinya, BISA DIPASTIKAN dia tidak akan mampu memimpin, tdk akan mampu tahan goda

Karena itulah waktu menyusun UU pemerintahan Daerah UU 23/2014 masalah moral dan etika Kepala daerah jadi perhatian. Ndak percaya? tanya ..

.. tanya Pak Memkumham sekarang (klau dia mau jujur ya) .. oleh karenanya di UU 23/2014 ada pasal etika sebagai kewajiban gubernur

Menkumham yg sekarang ini paling getol waktu itu ingin diperjelas dan masukan Etika, Moral sebagai syarat calon kepala daerah, Sekarang....

..Sekarang ini mungkin dia lupa. Biasalah org itu diuji kualitasnya saat berkuasa. Sekarang sdh tahu kan kualitas para pemimpin yg menjabat?

Pasal 67 UU 23 tahun 2014, butir d mewajibkan kepala daerah menjaga etika dan norma dalam jalankan pemerintahan ... Jelas ?

Apa itu etika ? apa itu Norma ? sayang di penjelasan UU dianggap sudah jelas. Artinya masyarakat sudah faham. Masak Pemimpin tidak faham ?

Hemat saya, jika @basuki_btp ini masih jadi Gubernur DKI, dgn etika & norma yg dia sdh langgar, bisa jadi DKI ini sudah gagal pilih pemimpin

Etika perilaku demikian, tidak kebayang kalau dilakukan oleh Pemimpin di Surabaya. Tidak jaga moral di ruang publik. Dulu ada Ketua DPRD ..

Dulu ada ketua DPRD Surabaya, sempat bicara di publik "Kalau mau jadi kaya, ya jadi anggota DPRD seperti saya". hanya bicara begitu,....

.. hanya bicara begitu, lengser itu ketua DPRD,.... ndak kebayang kalau ada Gubernur atau Bupati/Walikota di Jatim maki2x seperti Ahok

Dan tdk kebayang kalau ada warga Jatim yang tetap bela pemimpin seperti, walau sudah sangat jelas tdk bisa kendalikan diri, berkata kotor

Untunglah Jatim ini walau bermacam2x kepala daerahnya, Sy yakin tdk ada yg berani tetap menjabat jk melakukan seperti @basuki_btp

Pasti meraka segera memilih mundur, daripada menghadapi rakyat Jatim yang melihat pemimpinnya tdk menjaga martabat, tdk beretika

Itu pandangan saya, dan saya yakin bahwa org yg mampu kendalikan dirinya, mampu jaga lisan & tindak tanduknya, maka dia akan mampu memimpin

..mampu memimpin dengan penuh kebaikan, amanah dan kejujuran. Itulah yg diajarkan orang2x tua saya, ajaran agama saya. Bagaimana anda ?

..Jika diri saja tidak mampu kendalikan, lisan saja tdk mampu kendalikan,. bagaimana mungkin kita percaya mampu dia kendalikan Nafsi nafsi?

Jadi sorry to say, Sy tidak percaya kejujuran pemimpin yg tdk mampu jaga hal2x termudah akan mampu jaga hal lebih berat,.. godaan KAYA cepat

Itu hemat sy, Smoga kewarasan sy tetap terjaga. U/ tetap hormati org yg jaga etika, kesopanan, kesantunan & moral. Smoga jg kawan semua.

***
Kultwit: by @FerryKoto

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...