Skip to main content

Jokowi... Dirimu di Sebut Presiden Munafik oleh KAMMI, Betulkah?



Label munafik di sematkan kepada manusia yang bernama Jokowi karena di nilai tidak sesuai janji dengan kenyataan.

Laman Homyline mengabarkan, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Yogyakarta menggelar protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku Selasa, 18 November 2014.

Sekitar 30 mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Ahmad Dahlan itu menggelar protes kenaikan harga BBM di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta. Turut bergabung pula sejumlah organisasi mahasiswa lain, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Dalam unjuk rasa tersebut, KAMMI Yogyakarta menilai Jokowi merupakan sosok presiden yang munafik. Penilaian soal Jokowi munafik ini tak hanya diungkapkan lewat orasi namun juga dituangkan dalam sebaran pernyataan tertulis yang dibagikan kepada sejumlah warga di kawasan Titik Nol Kilometer.

Juru bicara KAMMI Yogyakarta, Zuhdan Tri Harcahyo, kepada Tempo menuturkan kemunafikan Jokowi tercermin dengan menaikkan harga BBM secara sepihak dan tak ada rembuk dan jaring aspirasi dengan masyarakat dulu. “Saat kampanye presiden dia (Jokowi) mengaku pro-rakyat kecil, sekarang buktinya mana?” kata Zuhdan yang mengenakan jaket almamater UNY di sela aksi kepada Tempo.

Zuhdan menjelaskan, KAMMI sebenarnya berharap Jokowi bisa menempuh cara lain untuk menyelamatkan APBN yang tergerus subsidi tak tepat sasaran di bidang sektor minyak dan gas bumi (migas). “Katanya membentuk tim pemberantas mafia migas, seharusnya tim itu bekerja dulu, baru jika nggak berhasil harga BBM dinaikkan,” kata dia.

Jokowi pun dituding munafik karena tidak transparan dengan kondisi harga minyak dunia. “Harga minyak turun, Jokowi malah menaikkan, rakyat belum punya penjelasan logis soal ini,” kata dia.

Selain itu, KAMMI juga mencatat ada sedikitnya 66 janji Jokowi saat kampanye lalu yang belum ada tanda-tanda terealisasi. Khususnya bidang pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam tuntutannya, mahasiswa pun menyerukan Jokowi segera membatalkan kenaikan BBM dan memperbaiki tata kelola migas dengan benar.

Zuhdan mengklaim sikap KAMMI ini bukan merupakan titipan partai mana pun meskipun selama ini organisasi tersebut santer disebut sebagai sayap Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi seteru koalisi pengusung Jokowi. “Kalau partai apa pun termasuk PKS juga mendukung kenaikan BBM dari Jokowi ini juga bakal kami lawan, ini aksi murni sebagai mahasiswa,” kata Zuhdan. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...