Skip to main content

Jokowi... Dirimu di Sebut Presiden Munafik oleh KAMMI, Betulkah?



Label munafik di sematkan kepada manusia yang bernama Jokowi karena di nilai tidak sesuai janji dengan kenyataan.

Laman Homyline mengabarkan, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Yogyakarta menggelar protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berlaku Selasa, 18 November 2014.

Sekitar 30 mahasiswa yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Ahmad Dahlan itu menggelar protes kenaikan harga BBM di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta. Turut bergabung pula sejumlah organisasi mahasiswa lain, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Dalam unjuk rasa tersebut, KAMMI Yogyakarta menilai Jokowi merupakan sosok presiden yang munafik. Penilaian soal Jokowi munafik ini tak hanya diungkapkan lewat orasi namun juga dituangkan dalam sebaran pernyataan tertulis yang dibagikan kepada sejumlah warga di kawasan Titik Nol Kilometer.

Juru bicara KAMMI Yogyakarta, Zuhdan Tri Harcahyo, kepada Tempo menuturkan kemunafikan Jokowi tercermin dengan menaikkan harga BBM secara sepihak dan tak ada rembuk dan jaring aspirasi dengan masyarakat dulu. “Saat kampanye presiden dia (Jokowi) mengaku pro-rakyat kecil, sekarang buktinya mana?” kata Zuhdan yang mengenakan jaket almamater UNY di sela aksi kepada Tempo.

Zuhdan menjelaskan, KAMMI sebenarnya berharap Jokowi bisa menempuh cara lain untuk menyelamatkan APBN yang tergerus subsidi tak tepat sasaran di bidang sektor minyak dan gas bumi (migas). “Katanya membentuk tim pemberantas mafia migas, seharusnya tim itu bekerja dulu, baru jika nggak berhasil harga BBM dinaikkan,” kata dia.

Jokowi pun dituding munafik karena tidak transparan dengan kondisi harga minyak dunia. “Harga minyak turun, Jokowi malah menaikkan, rakyat belum punya penjelasan logis soal ini,” kata dia.

Selain itu, KAMMI juga mencatat ada sedikitnya 66 janji Jokowi saat kampanye lalu yang belum ada tanda-tanda terealisasi. Khususnya bidang pemenuhan kebutuhan pokok. Dalam tuntutannya, mahasiswa pun menyerukan Jokowi segera membatalkan kenaikan BBM dan memperbaiki tata kelola migas dengan benar.

Zuhdan mengklaim sikap KAMMI ini bukan merupakan titipan partai mana pun meskipun selama ini organisasi tersebut santer disebut sebagai sayap Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi seteru koalisi pengusung Jokowi. “Kalau partai apa pun termasuk PKS juga mendukung kenaikan BBM dari Jokowi ini juga bakal kami lawan, ini aksi murni sebagai mahasiswa,” kata Zuhdan. [sal]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi