Skip to main content

Saatnya Tiba, Megawati tak Direkomendasikan Pimpin PDIP Lagi



Jika mengacu pada keputusan PDIP, maka Megawati Soekarno Putri akan di daulat menjadi Ketua Umum lagi. Alasannya, salah satunya itu mandat dari Rakernas PDIP yang lalu. Tapi jika mengaku kepada hasil lembaga survei, maka Mega tak direkomendasikan menjabat ketua Umum PDIP lagi.

Adalah lembaga Poltracking Indonesia yang merilis hal tersebut berdasarkan pada hasil survei. Dan berikut laporannya di kutip dari Inilah.

"Incumbent (Ketua Umum PDIP) Megawati Soekarnoputri adalah figur elite partai yang paling tidak direkomendasikan memimpin PDIP ke depan," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam jumpa pers hasi survei di Jakarta Pusat, Minggu (22/3/2015).

Adapun penilaian itu dilakukan melihat 10 aspek. Di antaranya integritas dan rekam jejak, kompetensi dan kapabilitas, visi dan gagasan, komunikasi elite, komunikasi publik, akseptabilitas publik, pengalaman dan prestasi memimpin, kemampuan mempin organisasi partai, kemampuan memimpin koalisi dan kemampuan memimpin dalam pemerintahan dan negara.

Megawati mendapatkan posisi ke tujuh dari sembilan nama yang muncul sebagai calon ketua umum partai PDIP. Sembilan nama itu di antaranya, Joko Widodo (Jokowi), Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Maruarar Sirait, Hasto Kritiyanto, Tjahjo Kumolo, Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo dan Puan Maharani.

Sedangkan nama Jokowi berada paling atas dengan presentase 7,68% diikuti oleh Ganjar 7,41%, Pramono 7,35%,, Maruarar 7,03%, Tjahjo 6,6%, Hasto 6,52%, Megawati 6,44%, Prananda 5,93%, dan Puan 5,74%.

Sementara dari nama-nama itu yang paling direkomendasikan hanya ada tiga yakni Jokowi dengan 29,35%, Pramono 28,73%, dan Ganjar 19,85%. Sementara Puan 25,04%, Prananda 17,64%, dan Megawati 19,91% atau paling bawah.

"Tentu saja, meski Megawati masih cukup kuat, tapi banyak figur potensial dari PDIP yang juga memiliki kapasitas, kapabilitas, akseptabilitas eksternal untuk jadi ketua umum," ujar Hanta.

Adapun survei ini dilakukan pada Desember 2014 sampai Februari 2015. Riset dalam pengambilan survei ini dilakukan dengan metode uji kelayakan figur melalui tiga tingkatan penyaringan, yakni meta analisis, focus group discussion, dan penilaian beberapa aspek dari masing-masing figur di PDIP.

Metode survei melalui tiga tingkatan penyaringan dilakukan oleh 200 pakar atau opinion leaders yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. [sal]

Popular posts from this blog

Heboh, Foto Oknum Polisi Diduga Sedang Bagi Uang Hasil "Petak Umpet"

Foto dua orang oknum anggota polisi sibuk menghitung uang membuat heboh situs media sosial Facebook. Foto yang diposting pemilik akun Facebook Adm Motivasi itu ditautkan ke akun fanpage JOKOWI PRESIDEN KU dengan judul "Ayo Lagi Ngapain?" ini ternyata mendapat respon dari netizen lainnya. Foto hasil jepretan sembunyi-sembunyi (hidden camera) memperlihatkan dua orang polisi seperti memegang berlembar-lembar kertas warna merah seperti bentuk uang Rp 100 ribu. Tentunya berbagai komentar positif dan komentar negatif. Hingga kini foto tersebut mendapat 606 komentar serta like 1.288 orang. Berikut komentar di akun facebook: Harry Setiawan Rph: Kalau yg begini mah bkn fitnah. Hampir rata2 pengguna jalan raya mengalami,kalau yg namanya ketemu yg begini (POLISI). M Ridone: Ada ada saja tapi lucu..kan gk tau itu dwit apa berpikir positip sajalah. etiawan Jayadireja: Yang pasti takut ketahuan istrinya, di umpetin dikit? Ronymeong Rony: itung itung balikin modal dulu bro...

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4

Awasi! Putri Indonesia 2015 "Ber-Palu Arit", PKI Sebarkan Racun Komunis di Kalangan Muda

Foto konyol Putri Indonesia 2015 Anindya Kusuma Putri yang berpose memakai kaos bergambar simbol komunis ‘Palu Arit’, mengindikasikan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) sedang menyebarkan ideologinya kepada kalangan anak muda. Pendapat itu disampaikan Pimpinan Taruna Muslim, Alfian Tanjung, kepada intelijen (23/02). “Saat ini komunis Indonesia sedang menyebarkan ideologi di kalangan anak muda. Putri Indonesia 2015 bisa menjadi simbol untuk menarik kalangan muda,” tegas Alfian Tanjung. Kata Alfian, PKI sudah menyusupkan beberapa kadernya di partai politik. “Lihat saja kader mereka yang ada di partai politik dan DPR. Di PDIP ada Ribka Tjiptaning yang bangga menjadi anak PKI. Padahal PKI itu organisasi yang dilarang di Indonesia,” papar Alfian. Alfian mengingatkan, dalam kondisi bangsa Indonesia yang tidak jelas seperti ini, komunis sangat mudah masuk di kalangan generasi muda maupun rakyat. “Komunis itu pandai mempengaruhi orang. Jargon-jargon menguasai tanah milik negara,