Skip to main content

Saatnya Tiba, Megawati tak Direkomendasikan Pimpin PDIP Lagi



Jika mengacu pada keputusan PDIP, maka Megawati Soekarno Putri akan di daulat menjadi Ketua Umum lagi. Alasannya, salah satunya itu mandat dari Rakernas PDIP yang lalu. Tapi jika mengaku kepada hasil lembaga survei, maka Mega tak direkomendasikan menjabat ketua Umum PDIP lagi.

Adalah lembaga Poltracking Indonesia yang merilis hal tersebut berdasarkan pada hasil survei. Dan berikut laporannya di kutip dari Inilah.

"Incumbent (Ketua Umum PDIP) Megawati Soekarnoputri adalah figur elite partai yang paling tidak direkomendasikan memimpin PDIP ke depan," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda dalam jumpa pers hasi survei di Jakarta Pusat, Minggu (22/3/2015).

Adapun penilaian itu dilakukan melihat 10 aspek. Di antaranya integritas dan rekam jejak, kompetensi dan kapabilitas, visi dan gagasan, komunikasi elite, komunikasi publik, akseptabilitas publik, pengalaman dan prestasi memimpin, kemampuan mempin organisasi partai, kemampuan memimpin koalisi dan kemampuan memimpin dalam pemerintahan dan negara.

Megawati mendapatkan posisi ke tujuh dari sembilan nama yang muncul sebagai calon ketua umum partai PDIP. Sembilan nama itu di antaranya, Joko Widodo (Jokowi), Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Maruarar Sirait, Hasto Kritiyanto, Tjahjo Kumolo, Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo dan Puan Maharani.

Sedangkan nama Jokowi berada paling atas dengan presentase 7,68% diikuti oleh Ganjar 7,41%, Pramono 7,35%,, Maruarar 7,03%, Tjahjo 6,6%, Hasto 6,52%, Megawati 6,44%, Prananda 5,93%, dan Puan 5,74%.

Sementara dari nama-nama itu yang paling direkomendasikan hanya ada tiga yakni Jokowi dengan 29,35%, Pramono 28,73%, dan Ganjar 19,85%. Sementara Puan 25,04%, Prananda 17,64%, dan Megawati 19,91% atau paling bawah.

"Tentu saja, meski Megawati masih cukup kuat, tapi banyak figur potensial dari PDIP yang juga memiliki kapasitas, kapabilitas, akseptabilitas eksternal untuk jadi ketua umum," ujar Hanta.

Adapun survei ini dilakukan pada Desember 2014 sampai Februari 2015. Riset dalam pengambilan survei ini dilakukan dengan metode uji kelayakan figur melalui tiga tingkatan penyaringan, yakni meta analisis, focus group discussion, dan penilaian beberapa aspek dari masing-masing figur di PDIP.

Metode survei melalui tiga tingkatan penyaringan dilakukan oleh 200 pakar atau opinion leaders yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...