Skip to main content

"Lupanya Kita Akan Kenaikkan BBM Akibat Fokus Pada Berita Matinya Olga" by @TPK_RI



Tepat Pukul 00.00, Pemerintah Naikan BBM Menjadi Rp. 7.300

Salimnaa, Salimnaa Yaa Robb...
Selamatkan kami dari bencana pemimpin dzalim yaa Robb.... Amiin. pic.twitter.com/HkLTUu9sT4

Saat media terfokus berita meninggalnya Olga Syahputra, #BBMNaikLagi . Banyak masyarakat yg terkejut, sama halnya mendengar kabar Olga.

Dibeberapa SPBU, semalam terkesan biasa saja, tak terjadi antrian, namun mereka kaget saat membeli BBM pagi ini, harganya sdh beda.

Sungguh kali ini, Jokowi HOKI lagi. Memang semuanya sudah diatur oleh Allah. Namun sebagai manusia, kita diberi kesempatan berikhtiar.

Walau #BBMnaik hanya Rp 500, tetapi dampaknya akan besar, karena bahan pokok lainnya akan merangkak naik. Rakyat makin sulit.

#BBMNaikLagi bukan hal yg baru. Diawal pemerintahan Jokowi, #BBMnaik dan kali ini terulang kembali. Rakyat dibuat hidup dlm kegamangan.

Hidup dalam ketidakpastian akibat lemahnya pemerintah, tak tegas dlm setiap kebijakan. Selalu ditumpangi berbagai kepentingan politik.

Ini imbas dari pencalonan Jokowi yg ditopang oleh kekuatan cukong dan asing. Mereka akan menyandera Jokowi. Hingga kepemimpinannya lemah.

Rakyat lagi-lagi menjadi korban. Rezim Jokowi yg terbentuk dr konspirasi asing & pengusaha hitam. Hanya doa dan harapan yg dpt kita perbuat.

Semoga kita dan negara tercinta ini diselamatkan dari segala marabahaya pemimpin dzalim. Amiin. pic.twitter.com/upkZ3nTFDM


Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...