Skip to main content

[Petisi] Mahasiswa Bersama Rakyat #UltimatumJokowi : 20 Mei 2015 Tak Ada Perubahan, MUNDUR!!!



Link dan himbauan petisi beredar luas di sosial media di buat oleh gerakan mahasiswa bersama rakyat menyikapi kinerja Presiden Jokowi yang jauh dari harapan.

Berikut isi petisinya:

***

Mahasiswa Bersama Rakyat #UltimatumJokowi : 20 Mei 2015 Tak Ada Perubahan, MUNDUR!!!

Belum satu tahun menjabat, Mr. President sudah merubah segalanya. Mulai dari menaikkan harga BBM yang dibarengi dengan kenaikan harga sembako. Harga elpiji yang melambung tinggi. Kondisi diperparah dengan nilai tukar rupiah yang terus merosot mencapai 13.000. Rakyat semakin menjerit dengan melonjaknya harga beras. Per 1 April Pengguna tol pun terkena getahnya dengan pembebanan pajak sebesar 10 %, dengan kenaikan pajak mencapai 10% harga rokok pun akan mengalami kenaikan. Begitu juga dengan harga tiket Kereta Api yang akan mengalami kenaikan hingga 150%. Kondisi rakyat yang semakin menderita dihibur dengan melemahnya pemberantasan korupsi dan kekacauan penegakkan kedaulatan hukum di Indonesia. Dengan ini kami mengajak kepada semua anak bangsa dan masyarakat Indonesia yang sudah terdzolimi oleh Pemerintah untuk memberikan ULTIMATUM kepada JOKOWI sampai 20 Mei 2015 agar :

1. TURUNKAN HARGA-HARGA

2. DUKUNG AGENDA REFORMASI BERUPA PEMBERANTASAN KORUPSI

3. TEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM

4. WUJUDKAN STABILITAS NASIONAL.

Kami sangat mencintai Indonesia. Apabila sampai 20 Mei 2015 Pemerintah tidak melakukan perbaikan secara signifikan, maka mahasiswa dan rakyat memohon dengan hormat agar Bapak Jokowi MUNDUR dari kursi Presiden RI.

#UltimatumJokowi!

-Mahasiswa Cinta Indonesia-

***

Bagi Anda yang mau ikut tanda tangan petisi, silahkan kunjungi link ini >> https://t.co/BYdp4DdBbO <<

Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more