Skip to main content

Jokowi Pindah Istana, Abang Tukang Becak Tambah Sengsara

Usai banjir yang melanda Istana Kepresidenan di Jakarta, Presiden Jokowi dikabarkan pindah ke Istana Bogor. Jokowi mengelak penyebab pindah lantara air datang menghampiri istana (banjir). Bukan malah tunaikan janjinya atasi masalah banjir di Jakarta, Jokowi terkesan lari dari masalah. Padahal, salah satu janjinya maju jadi Capres 2014 adalah supaya lebih mudah tuntaskan masalah banjir dan macet di DKI Jakarta.

Seorang pengamat Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan Jokowi lakukan pemborosan anggaran negara jika pindah Istana ke Bogor.

Apabila anggaran Istana Bogor habis, Uchok memprediksi alokasi anggaran untuk penyelenggara pengelolaan Istana Kepresidenan Jakarta sebesar Rp 70,9 miliar diperkirakan akan terpakai juga.

"Kalau alokasi anggaran dipakai, baik yang ada pada Istana Kepresidenan Bogor dan Jakarta, ini namanya double anggaran," ujar Uchok dilansir kompas.

Selain Uchok, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun merasa keberatan dengan jarak tempuh rapat yang jauh.  Tapi, dengan segala pertimbangan dan masukan yang ada, Jokowi tetap ngotot pindah Istana Kepresidenan ke Bogor.

Rupanya, bukan saja sukses lakukan pembororsan anggaran negara, aksi Jokowi pindah Istana pun membuat abang tukang becak bertambah sengsara.

Seperti dilansir laman Rol (9/3), memuat judul berita: "Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Becak akan Dilarang Beroperasi".

Adapun isi beritanya sebagai berikut :

---

Tukang becak di kawasan Kota Bogor terancam dialihkan ke pinggiran Bogor yang jauh dari Istana Bogor. Salah satu tukang becak Sohibun mengaku sudah mendengar adanya kabar tersebut. Hanya saja, menurut dia, hal itu masih sebatas imbauan saja.

Pria berusia 58 tahun tersebur biasa mangkal di Matahari, Jalan Kapten Muslihat. Kalau kabar tersebut benar, ia mengingatkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga memikirkan nasib pekerja tua seperti dirinya.

"Yang narik becak banyak orang tua," ujarnya kepada Republika, Selasa (8/3).

Sebagian besar tukang becak di Kota Hujan, tergolong berusia lanjut. Jika penertiban tukang becak tersebut jadi dilakukan Pemkot Bogor, tentu yang paling menderita adalah golongan tua. "Kalau anak muda, bisa dijadikan kuli bangunan. Tapi kalau yang tua, udah enggak laku kang," katanya.

Mugi Sarjono hanya bisa pasrah kalau rencana itu dilakukan Pemkot Bogor. Tukang becak asal Cilacap berusia 60 tahun tersebut menyatakan akan pulang kampung jika peringatan pengusiran area kerja tukang becak diberlakukan.

"Peringatannya kira-kira 10 hari yang lalu. Tapi, kalau pelaksanaan razianya, habis Lebaran, mungkin," aku Mugi.

Di dalam gang yang terletak di belakang Toko Matahari, tempat pembecak lain mangkal, juga menceritakan hal yang sama. Bahwa sudah dua kali Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJ) datang ke pertigaan Jalan Polisi.

Kuswono (50), mengatakan, kalau becak yang tidak layak pakai akan dihargai Rp 300 ribu. Kemudian yang masih layak dapat beroperasi. Penertiban itu diduga sebagai konsekuensi kepindahan Presiden Jokowi ke Istana Bogor.

Adapun, becak yang layak pakai tetap diperbolehkan beroperasi dalam periode tertentu. Itu pun mangkalnya jauh dari Istana. "Ada yang setahun, ada juga yang lima tahun," kata Kuswono yang sedang memperbaiki becaknya. "Tapi, jauh dari Istana Bogor," imbuhnya.

---

Atas nasib malang yang menimpa para abang tukang becak di Bogor karena Jokowi pindah Istana, mengingatkan kita pada gambar Jokowi pakai celana pencek sedang bergaya menaiki becak. Ternyata cuma pencitraan, bukan penjiwaan. [jks]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...