Kemarin (29 maret 2015), ada keramaian di penggiat social media terkait issu ‘pemblokiran’ terhadap beberapa situs atau media Islam online yang dilakukan kemeninfo atas instruksi BNPT terkait media media yang mendukung radikalisme.
Media media Islam online yang masuk daftar kini tidak bisa di akses lagi kecuali dengan memakai software khusus, ada sebuah pertanyaan di khalayak ramai tentang, sebenarnya apa yang menjadi alasan BNPT dan kemeninfo melakukan pemblokiran?
Apakah ini sebuah deception atau pengalihan terkait penetapan kenaikan harga BBM per 28 maret?, karena alasan waktu yang sangat berdekatan, ditambah ‘aksi protes’ hanya disuarakan oleh media media online yang memang membawa konten Islam.
Media serta situs Islam yang masuk daftar pemblokiran ada sebuah kesamaan, yaitu media dan situs yang banyak kadungan materi isinya anti pemerintahan jokowi, jadi bukan semata hanya menjual radikalisme (versi BNPT).
Isi materi dari media dan situs tersebut kebanyakan berisi anti densus 88, anti BNPT ataupun anti kebijakan, hal ini ibarat satu kesatuan utuh sebuah propaganda anti pemerintah dan di anggap berbahaya apabila para penggiat social media menjadikan mereka bahan acuan standar berita.
Hal tersebut lah yang menjadi pesan dari aksi pemblokiran yang dilakukan, alasan menjual radikalisme yang dikatakan BNPT itu memang menjadi alasan utama, tetapi ada alasan lain yang ikut juga menyertai di belakangnya yaitu media dan situs tersebut juga sangat keras dan anti pemerintahan jokowi.
Satu hal yang mungkin benar, adalah ini memang sebuah deception alias pengalihan berita terkait kenaikan harga BBM, karena setelah aksi pemblokiran itu terjadi, semua penggiat social media ‘teralihakan’ perhatiannya.
Padahal bisa saja ini sebuah test the water untuk media dan situs Islam itu sendiri, test untuk sejauh mana tingkat ‘rasa memiliki’ nya para penggiat social media kepada situs atau media Islam tersebut, apakah media dan situs Islam tersebut sudah sangat ‘influence’ alias memepengaruhi sekali pemikiran penggiat soacial media.
Sebuah catatan, ini bukan soal kesannya kembali ke era orde baru, tapi perlu diketahui, beberapa negara sosialis saat ini juga sering lakukan hal tersebut (pemblokiran;red), tapi pertanyaannya apakah Indonesia negara sosialis?
***
Penulis: Ipung/fahreenheat.com