Skip to main content

Argumentasi Cerdas Pakar Komunikasi Ini Sukses Buat Presenter MetroTV "Mati Kutu" Ngotot Bela Ahok



Yualiandre Darwis (YD) , Pakar Komunikasi & Dosen Univ. Andalas diundang Metro TV untuk membahas gaya komunkasi politik Ahok di Nine Eleven Show edisi Senin (23/3/2015). Narsum YD menguraikan bahwa komunikasi seorang politikus harus santun dan diatur secara formal. Di era Orba komunikasi politik diatur resmi dan terlembaga via Departemen Penerangan sehingga suplai data dan informasi bisa dipertanggung jawabkan. Disamping itu wajah komunikasi pemerintah juga santun dan mendidik sesuai adat ketimuran sehingga bisa menjalankan fungsi pendidikan tata bahasa kepada rakyat.

Menurut YD komunikasi seorang tokoh politik harus memenuhi tiga poin penting yang seimbang. Pertama Ethos, berupa kredibelitas seorang tokoh yang sudah teruji sehingga tindakan dan ucapan bersesuaian. Kedua Pathos, meliputi manner atau gaya dalam menyampaikan gagasan, penampakan emosi yang santun serta adab dalam berbicara. Ketiga Logos, konsistensi logika, kaidah argumentasi deduktif dan induktif, serta basis data empirik yang disampaikan oleh pembicara atas sebuah isu.

Menurut YD, Ahok bermasalah dalam Pathos dan itu sangat merusak dan kontraproduktif terhadap kedua unsur lainnya berupa Logos yang dibangun serta Ethos yang tercitra pada Ahok. Seperti yang saya duga, para presenter Metro TV langsung mencecar narsum dengan banyak kilah serupa bantahan yang berusaha menjaga opini bahwa gaya Ahok sudah benar dan layak dibela.

Presenter Metro TV ( Dua Orang ) : "Tapi kan Masyarakat menyukai gaya Ahok Pak!? Bahkan di Sosmed populer meme dan quote yang menyebutkan bahwa, Bermulut kotor dan tidak maling lebih baik daripada bermulut santun tapi maling uang rakyat, jadi bagi masyarakat gaya Ahok itu bisa diterima."

Jawaban YD : Hari-hari kita kini sudah dipenuhi oleh berbagai macam tontonan yang buruk. Seorang politikus dalam hal ini Ahok layaknya tidak sekedar menjadi TONTONAN yang membuat orang suka tapi juga harus menjadi TUNTUNAN yang mendidik rakyat yang dipimpinnya. Gaya bahasa Ahok itu dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin resmi menjelma tontonan buruk yang secara tidak langsung mendidik bangsa ini khususnya generasi muda tentang gaya bahasa yang kasar!

Tak kehabisan akal, Presenter Metro TV ( Dua Orang ) kembali berkilah : "Tapi kan Pak, di Negara kita ini ada banyak gaya bahasa yang beragam sesuai dengan kultur masing-masing daerah. Ada daerah yang gaya bahasanya terkesan kasar tapi sesungguhnya maksudnya halus.Jadi gaya bahasa Ahok yang terkesan kasar bukankah sesungguhnya mewakili sebagian kultur masyarakat kita?"

Jawaban YD : Iya benar gaya bahasa tiap kultur berbeda-beda dan khas. Dalam tinjauan komunikasi gaya ini tak masalah dan umumnya bisa diterima, bisa dengan intonasi yang meledak-ledak bisa pula dengan halus sesuai karakter masing-masing daerah. Tapi yang sangat bermasalah dan rusak dari gaya Ahok adalah DIKSI atau pilihan kata yang digunakan dengan mengeluarkan umpatan-umpatan kotor yang tidak beretika dan sangat bertentangan dengan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin yang harus menjadi tuntunan bukan sekedar tontonan pembicara kotor!

Dua jawaban cerdas dari YD dengan telak membungkam kedua presenter Metro TV sekaligus menjadi argumentasi tak terbantahkan betapa gaya komunikasi Ahok sangat bermasalah dan tak bisa dibela sama sekali.

Qodja Granada / Islamedia

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...