Skip to main content

Sebut Jabatan Mendagri Bukan Bidangnya, Tjahjo Kumolo Jadi Bahan Ejekan Netizen



Telah beredar kabar bahwa Mantan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengakui jabatan yang diembannya saat ini sebagai menteri dalam negeri (mendagri) bukan bidangnya.

"Sebenarnya mendagri ini bukan bidang saya, tetapi karena kepercayaan dan tugas akhirnya saya mau menjalankan tugas ini," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Mangupura, Kabupaten Bandung, Sabtu 28 Maret 2015.

Menurut dia, jabatan yang diembannya saat ini karena keberhasilannya sebagai Ketua Tim Pemenengan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat Pilpres 2014.

"Saya ditawari dua pilihan saat itu mau menjadi menteri apa mengurus partai?" katanya.

Sebenarnya bidang yang diinginkannya sesuai dengan keahlian dan pengalamannya selama menjadi anggota DPR RI adalah sebagai menteri pertahanan.

Namun, karena jabatan itu sudah ada yang mengisi akhirnya dia diplot menjadi mendagri.

"Mau tidak mau akhirnya saya memutuskan untuk menerima tawaran itu," ujarnya.

Begitulah berita terkait pernyataan Tjahjo Kumolo yang sebut jabatan Mendagri bukan bidangnya (keahliannya). Ketika berita ini sampai di media sosial, ramai netizen mengkritik, cemooh, bahkan memintanya Tjahjo untuk mundur. Berikut beberapa komentar Netizen yang berhasil dihimpun.

Akun @jamuspra menulis komentarya, "amanah yg diemban bkn ahlinya tunggu kehancurannya," kicaunya di Twitter.

Sedang akun @aiisyaharry berkicau, "Mentri2 direzim koplak ya rata2 koplak :D," tulisnya.

Kemudian, akun ‏@elesssarr singkat dan padat menulis, "Mundur aja om!" sambil meretweet link berita terkait.

Sementara itu, komentar dari laman Facebook juga tidak kalah serunya.

Yoe Diek : "Da tau ga sesuai bidangnya mau aja menjabat,katakan aja bahwa tdk mampu,serahkan pada yg lain yg lebih mampu....n3gara ini bukan untuk uji coba bung,atau buat main"....menandakan kau b*doh...," komentarnya dengan kesal.

Dayat Gipsy :  "klo ga sesuai bidangx sbg mendagri berarti ga competent lho.....trus knapa bsa lolos....brarati ada....nya lho....," tulisnya dengan penuh curiga.

Itulah beberapa ragam komentar yang berhasil di himpun dari sekian banyak komentar yang ada.

Ya, seharusnya pernyataan Mendagri tersebut tidak perlu diucapkannya, apalagi di ruang publik. Dan rakyat tidak salah jika berkomentar sinis atas pernyataan yang dinilai tak pantas itu.

Anda punya komentar untuk Mendagri Tjahjo Kumolo terkait ucapanya yang menggelikan itu?

[sal]  

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi