Skip to main content

Ketika Nama Muhammad di Cap Teroris di Indonesia, Negara Mayoritas Islam


Sebagai ummat Islam pastinya terkejut dengan perlakuan diskriminasi oleh birokrasi penerbangan di Indonesia. Seharusnya semua menjadi mudah, namun malah dipersulit. Apalagi proses mempersulit tersebut adalah bisa dinilai sebuah penghinaan kepada nama Muhammad yang sejatinya nama nabi bagi Ummat Islam.

Dikutip dari Eramuslim, adalah Muhammad Edo gundah gulana. Bagaimana tidak, di negeri mayoritas penduduknya Muslim, nama Muhammad yang disandangnya ternyata berimbas pada perlakuan di imigrasi yang diskriminatif. Gara-gara nama Muhammad itu, dia tak bisa daftar autogate di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten.

Edo menuturkan kejadian yang dialaminya itu terjadi pada pekan lalu. Saat itu dia hendak pergi ke Sydney, Australia. Saat akan masuk pintu Imigrasi, dia mencoba untuk mendaftar autogate yang terletak di samping kanan. Dia pun bertanya kepada petugas Imigrasi yang berjaga di sana. Mengutip pemberitaan detik.com, petugas Imigrasi itu pun mengecek paspor Edo.

“Kata petugas Imigrasi itu, kalau ada nama Muhammad atau Ali tidak bisa,” terang Edo menceritakan pengalamannya, Rabu (18/3/2015). Jika demikian, berarti siapa pun orang yang punya nama Muhammad dan Ali harus melewati pintu dengan pemeriksaan manual yang dilakukan petugas imigrasi dengan lebih ketat, dalam istilah lain, nama Muhammad dan Ali dianggap harus lebih ketat diperiksa karena dianggap cenderung teroris.

Edo terkejut dengan keterangan petugas Imigrasi itu. “Ini Indonesia loh, di Australia saja tidak apa-apa nama Muhammad masuk autogate,” urai karyawan yang bekerja di bilangan di SCBD itu. Akhirnya Edo kemudian memilih masuk pintu Imigrasi dengan cara manual, dengan cara ikut antre. Padahal, kata dia, kalau lewat autogate tentu akan bisa lebih cepat. “Saya tidak mau berdebat dengan petugas, nanti malah nggak bisa ke luar negeri. Saya terima saja,” kata Edo.

Umat Islam seharusnya mengecam dan menuntut agar sistem Autogate yang rasis ini dan menghina Nabi Muhammad saw dicabut saja, demikian laporan dari Eramuslim.

Merespon kejadian tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan klarifikasi yang menyatakan bahwa petugasnya yang bermasalah.

Dilansir Detik (18/3), Muhammad Asrorun Niam, Sekretaris Komisi Fatwa MUI dan juga Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku tak ada persoalan dengan autogate Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Walau ada nama Muhammad, dia bisa dengan mudah mendaftar autogate.

Soal kejadian yang dialami Muhammad Edo pekan lalu di Bandara Cengkareng yang ditolak daftar autogate, Niam menyebut kemungkinan petugas pelayanannya yang memang malas melayani.

"Itu petugasnya saja mungkin yang bermasalah," jelas Niam dalam perbincangan, Rabu (18/3/2015).

Menurut Niam, pada November 2014 lalu dia daftar autogate. Saat itu dia hendak kunjungan ke China, dan normal-normal saja petugas tak menyebut soal nama Muhammad.

"Dan itu lancar ya, gampang. Didata, terus diregister 'autogate' di bagian halaman akhir paspor," terangnya.

Niam berharap, tak ada diskriminasi di Indonesia terkait nama Muhammad atau Ali. Jangan sampai ada stereotif negatif.

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...