Skip to main content

Front Mahasiswa Nasional Berani Tolak Kenaikan Harga BBM



Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyampaikan sikap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang resmi diberlakukan mulai Sabtu (28/3/2015) pukul 00.00 dini hari tadi.

Humas Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Sofian Efendi mengatakan, pemerintah Jokowi-JK tidak henti-hentinya membuat masyarakat Indonesia sengsara. Di tengah kondisi politik yang carut marut, rakyat juga diterpa dengan berbagai kebijakan anti rakyat.

"Kenaikan kebutuhan pokok saat ini khususnya beras, tentu telah membuat rakyat Indonesia semakin sengsara. Akan tetapi, kebijakan yang tidak populis tidak berhenti disitu saja. Rakyat akan menelan pil pahit atas kenaikan harga BBM per 28 Maret 2015," kata Sofian dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Sabtu (28/3/2015).

Pemerintahan Jokowi melalui SK ESDMN No. 2486/K/12/MEM/2015, menaikkan harga BBM per 28 Maret 2015 pukul 00.00 WIB. Harga bahan bakar minyak jenis bensin naik menjadi Rp 7.300 dan jenis solar naik menjadi Rp 6.900.

"Ini di luar logika untuk mensejahterakan rakyat yang dijalankan pemerintahan Jokowi," ungkapnya.

Harga BBM tiap bulannya mengalami kenaikan dan ketidakpastian. Padahal kenaikan BBM akan berbanding lurus kenaikan inflasi kebutuhan pokok dan barang-barang yang tidak juga mampu dikendalikan pemerintahan. Ujung-ujung rakyat yang menjadi korban atas kebijakan yang tidak berpihak ini.

Sementara jika dinilai dari harga minyak mentah dunia, saat ini hanya berkisar 51,03 dolar AS per barel. Artinya masih di bawah penjualan harga distribusi ke masyarakat saat ini.

"Dengan harga minyak besin Rp 6.800 dan solar Rp 6.400 saja, pemerintah telah meraup untung yang tinggi. Ini adalah keblunderan Jokowi yang mencoba menetapkan kebijakan harga BBM yang mengikuti mekanisme pasar yang berubah-ubah tiap bulan. Sehingga gagal memberikan kestabilan harga di Indonesia," kata Sofian.

Menurut Sofian, ini sekaligus membuktikan Indonesia masih bergantung dan dikendalikan oleh harga minyak dunia mentah AS.

"Di sisi lain, kami tetap melihat bahwa penguasaan sumber-sumber minyak di Indonesia dikuasai asing hingga 90 persen harus diambil dan dikelola secara mandiri. Karena monopoli atas penguasaan asing atas sumber minyak Indonesia, akan hanya membuat Indonesia terus bergantung pada impor minyak," ungkapnya seperti dilaporkan Tribunnews. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...