Front Mahasiswa Nasional Berani Tolak Kenaikan Harga BBM

Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyampaikan sikap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang resmi diberlakukan mulai Sabtu (28/3/2015) pukul 00.00 dini hari tadi.

Humas Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Sofian Efendi mengatakan, pemerintah Jokowi-JK tidak henti-hentinya membuat masyarakat Indonesia sengsara. Di tengah kondisi politik yang carut marut, rakyat juga diterpa dengan berbagai kebijakan anti rakyat.

"Kenaikan kebutuhan pokok saat ini khususnya beras, tentu telah membuat rakyat Indonesia semakin sengsara. Akan tetapi, kebijakan yang tidak populis tidak berhenti disitu saja. Rakyat akan menelan pil pahit atas kenaikan harga BBM per 28 Maret 2015," kata Sofian dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Sabtu (28/3/2015).

Pemerintahan Jokowi melalui SK ESDMN No. 2486/K/12/MEM/2015, menaikkan harga BBM per 28 Maret 2015 pukul 00.00 WIB. Harga bahan bakar minyak jenis bensin naik menjadi Rp 7.300 dan jenis solar naik menjadi Rp 6.900.

"Ini di luar logika untuk mensejahterakan rakyat yang dijalankan pemerintahan Jokowi," ungkapnya.

Harga BBM tiap bulannya mengalami kenaikan dan ketidakpastian. Padahal kenaikan BBM akan berbanding lurus kenaikan inflasi kebutuhan pokok dan barang-barang yang tidak juga mampu dikendalikan pemerintahan. Ujung-ujung rakyat yang menjadi korban atas kebijakan yang tidak berpihak ini.

Sementara jika dinilai dari harga minyak mentah dunia, saat ini hanya berkisar 51,03 dolar AS per barel. Artinya masih di bawah penjualan harga distribusi ke masyarakat saat ini.

"Dengan harga minyak besin Rp 6.800 dan solar Rp 6.400 saja, pemerintah telah meraup untung yang tinggi. Ini adalah keblunderan Jokowi yang mencoba menetapkan kebijakan harga BBM yang mengikuti mekanisme pasar yang berubah-ubah tiap bulan. Sehingga gagal memberikan kestabilan harga di Indonesia," kata Sofian.

Menurut Sofian, ini sekaligus membuktikan Indonesia masih bergantung dan dikendalikan oleh harga minyak dunia mentah AS.

"Di sisi lain, kami tetap melihat bahwa penguasaan sumber-sumber minyak di Indonesia dikuasai asing hingga 90 persen harus diambil dan dikelola secara mandiri. Karena monopoli atas penguasaan asing atas sumber minyak Indonesia, akan hanya membuat Indonesia terus bergantung pada impor minyak," ungkapnya seperti dilaporkan Tribunnews. [sal]

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

maidanycom

Search This Blog