Para peselancar dunia maya ramai mengomentari berita seputar kejelasan program revolusi mental yang digadang-gadang pemerintahan Jokowi.
Di media sosial, Tweeps dan Facebooker umumnya menilai, program revolusi mental pemerintahan Jokowi yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 149 miliar masih belum jelas.
Di Twitter, account @mutammamasadkh mengatakan, wujud program revolusi mental yang digadang pemerintahan Jokowi hingga saat ini, abstrak. "Revolusi mental yang jadi jargon Jokowi saat kampanye masih omdo, belum ada makna dan realisasinya," katanya.
Akun @sifredyjohn bilang, fakta di lapangan menunjukkan bahwa program revolusi mental baru wacana semata. "Mana realisasi revolusi mental. Pungli dan pajak malah makin gede aja tuh," protesnya.
Akun @dedi_10 mengatakan, yang perlu direvolusi saat ini adalah mental pejabat, bukan rakyat. "Mental rakyat sih nggak usah dirisaukan pak. Benahi saja mental preman pejabat," sindirnya.
Akun @Ikademan98 menganggap, program revolusi mental pemerintah Jokowi tidak jelas wujudnya. "Memangnya rakyat Indonesia semuanya kurang pendidikan? Atau cacat mental dan tidak beradab?" tanyanya.
Akun @kuligambarcadme meminta, program revolusi mental ditinjau ulang, karena program tersebut tidak jelas tolak ukurnya. "Mental itu tidak bisa dirumuskan dalam angka bos," tegasnya.
Akun @masterpro berharap, program revolusi yang mengalokasikan anggaran ratusan miliar segera direalisasikan. "Alokasikan langsung saja ke program yang bersentuhan langsung dengan rakyat," sarannya.
Tweeps @Dikobagus berharap, setelah kondisi DPR stabil, pemerintah dapat segera mengejawantahkan program revolusi mental. "Saya masih percaya ini bukan sekadar program basa-basi," dukungnya.
Tweeps @eben_heizer menyindir pihak-pihak yang mengkritik program revolusi mental pemerintahan Jokowi. "Orang-orang yang pesimis berarti memang mentalnya harus direvolusi, hehe," guraunya.
Revolusi Mental merupakan jargon pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sewaktu kampanye pemilihan presiden. Setelah terpilih, keduanya berniat mewujudkannya. Dana program revolusi mental sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp 149 miliar.
Ketua Tim Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indra J. Piliang, mengaku sedang menanti penjabaran bentuk program revolusi mental yang dikomandoi oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, selaku pihak yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab sosialisasi program. Jangan biarkan kami bingung,” cetusnya.
Menanggapi itu, Menko Puan Maharani menjelaskan bahwa program revolusi mental masih dalam proses pematangan. Dia bilang, program revolusi mental tidak bisa terburu-terburu disosialisasikan kepada masyarakat.
"Hingga sekarang, kami masih terus rutin mengadakan rapat untuk pematangan. Program ini melibatkan semua kementerian. Jadi perlu perencanaan matang agar tidak ada tumpang tindih program antar lembaga," kilah Puan di kantornya, kemarin.
Namun, Puan menjamin bahwa proses pematangan akan segera dirampungkan, sehingga program itu akan langsung dijalankan pada tahun ini. "Ya secepatnya, yang pasti tahun ini sudah jalan. Pokok Kerja (Pokja) yang kami bentuk masih memerlukan banyak masukan dari berbagai pihak," tuturnya.
Gambaran bentuk programnya, kata Puan, adalah sosialisasi untuk menambah pemahaman masyarakat soal implementasi konsep Trisula Sakti (Trisakti) dalam sendi-sendi kehidupan. "Belum ada nama programnya. Yang jelas ini gerakan nasional yang berkaitan dengan revolusi mental membangun bangsa yang mandiri dan berpegang teguh pada konsep Trisakti," paparnya. [Rmol]