Skip to main content

Kader PDIP, Anak Hendropriyono, Staf Menteri Jadi Komisaris BUMN: Jokowi Bantah Ada Nepotisme


Mungkin bantahan Jokowi ada benarnya, memang tak ada nepotisme dalam pemilihan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal tersebut ditegaskan Jokowi, dilansir Rol, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah masuknya sejumlah nama politikus PDIP dan tim relawannya ke dalam jajaran komisaris BUMN karena ada unsur nepotisme. Menurut Jokowi, mereka telah melalui tahapan seleksi sebagaimana mestinya.

"Semuanya kan memakai proses seleksi," ujar dia seperti dilansir situs resmi pemerintah setkab.go.id, Jumat (20/3).

Jokowi menilai, nama-nama yang masuk jajaran komisaris atau direksi sejumlah BUMN memang mereka yang memiliki kapabilitas. Terlebih, dia melanjutkan, pemerintah menginginkan BUMN ke depan menjadi motor penggerak ekonomi. Karenanya, tak mungkin jabatan strategis di BUMN diberikan pada orang yang tak memiliki kemampuan.

"Ya coba saja dilihat. Kalau memang dianggap tidak cakap, tidak punya kemampuan, tidak mengerti manajemen, ya coba saja dilihat," ucap mantan gubernur DKI Jakarta tersebut, demikian laporan Rol.

Seperti diketahui, paling tidak ada sejumlah nama politikus dan mantan relawan Jokowi masuk dalam jajaran komisaris maupun direksi BUMN, antara lain Bank Mandiri (Cahaya Dwi Rembulan Sinaga) kader PDIP, Jasa Marga (Refly Harun) Staf Khusus Menteri, dan PT Telkomsel (Diaz Hendroprijono) anak Hendropriyono. (lihat gambar)

Bagi rakyat yang mau percaya Jokowi silahkan itu hak mereka. Tapi publik juga kan tahu Jokowi adalah seorang yang tak terhitung jumlah kebohongannya. Jika diadakan perlombaan menghitung jumlah kebohongan Jokowi, mungkin tiada yang jadi pemenangnya. Itulah saking banyaknya aksi tipu-tipu yang dilakukan Jokowi dan pasti susah menghitungnya.

Nah, ada yang bilang nih, seorang penipu akan menutupi kebohongan berikutnya dengan kebohongan juga. Karena kalau dengan kejujuran, maka kebohongan akan terbongkar. Namun, walau ditutupi dengan kebohongan, tetap saja bagi orang yang punya nalar dan akal sehat akan paham, bahwa itu bagian dari aksi tipu - tipu juga.

Kalau begitu, masihkah kita benarkan perkataan Jokowi tidak akui lakukan nepotisme dalam penunjukkan Komisaris BUMN? [jk]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...