Skip to main content

Kader PDIP, Anak Hendropriyono, Staf Menteri Jadi Komisaris BUMN: Jokowi Bantah Ada Nepotisme


Mungkin bantahan Jokowi ada benarnya, memang tak ada nepotisme dalam pemilihan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal tersebut ditegaskan Jokowi, dilansir Rol, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah masuknya sejumlah nama politikus PDIP dan tim relawannya ke dalam jajaran komisaris BUMN karena ada unsur nepotisme. Menurut Jokowi, mereka telah melalui tahapan seleksi sebagaimana mestinya.

"Semuanya kan memakai proses seleksi," ujar dia seperti dilansir situs resmi pemerintah setkab.go.id, Jumat (20/3).

Jokowi menilai, nama-nama yang masuk jajaran komisaris atau direksi sejumlah BUMN memang mereka yang memiliki kapabilitas. Terlebih, dia melanjutkan, pemerintah menginginkan BUMN ke depan menjadi motor penggerak ekonomi. Karenanya, tak mungkin jabatan strategis di BUMN diberikan pada orang yang tak memiliki kemampuan.

"Ya coba saja dilihat. Kalau memang dianggap tidak cakap, tidak punya kemampuan, tidak mengerti manajemen, ya coba saja dilihat," ucap mantan gubernur DKI Jakarta tersebut, demikian laporan Rol.

Seperti diketahui, paling tidak ada sejumlah nama politikus dan mantan relawan Jokowi masuk dalam jajaran komisaris maupun direksi BUMN, antara lain Bank Mandiri (Cahaya Dwi Rembulan Sinaga) kader PDIP, Jasa Marga (Refly Harun) Staf Khusus Menteri, dan PT Telkomsel (Diaz Hendroprijono) anak Hendropriyono. (lihat gambar)

Bagi rakyat yang mau percaya Jokowi silahkan itu hak mereka. Tapi publik juga kan tahu Jokowi adalah seorang yang tak terhitung jumlah kebohongannya. Jika diadakan perlombaan menghitung jumlah kebohongan Jokowi, mungkin tiada yang jadi pemenangnya. Itulah saking banyaknya aksi tipu-tipu yang dilakukan Jokowi dan pasti susah menghitungnya.

Nah, ada yang bilang nih, seorang penipu akan menutupi kebohongan berikutnya dengan kebohongan juga. Karena kalau dengan kejujuran, maka kebohongan akan terbongkar. Namun, walau ditutupi dengan kebohongan, tetap saja bagi orang yang punya nalar dan akal sehat akan paham, bahwa itu bagian dari aksi tipu - tipu juga.

Kalau begitu, masihkah kita benarkan perkataan Jokowi tidak akui lakukan nepotisme dalam penunjukkan Komisaris BUMN? [jk]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi