Skip to main content

Betul Ada Operasi Senyap Jokowi-Pengusaha Bungkam Pers tak Tayangkan Demo Mahasiswa


Hampir setiap daerah kota/kabupaten serta provinsi mahasiswa melakukan demo terkait kinerja Jokowi yang dinilai tak becus. Tapi media-media mainstream bungkam tak meliput beritanya. Ada apa dengan media?

Dikutip dari Intelijen (20/3), bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibantu pengusaha terkenal sedang menjalankan operasi senyap untuk membungkam pers agar tidak mempublikasi demo mahasiswa menentang Jokowi-JK.

“Jika aksi mahasiswa IPB pada Kamis (19/3) tidak diekspose media mainstream, berarti isu yang berkembang ada pengusaha yang melakukan pembungkaman media yang expose berita kritis dan aksi penurunan Jokowi-JK benar adanya,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen, Jumat (20/3).

Menurut mantan aktivis ITB era 80-an ini, cara yang dilakukan Jokowi dengan membungkam media merupakan kejahatan terhadap demokrasi dan pers.

“Berarti pers telah menjadi salah satu instrumen Kapitalis yang membungkam suara-suara Rakyat,” paparnya.

Lanjut Muslim, hanya saja perlu di ketahui, kebenaran dan keadilan tidak bisa dibungkam oleh siapapun termasuk Rezim Jokowi yang ditopang para kapitalis.

“Karena bicara kebenaran dan keadilan adalah fitrah manusia, siapa pun ia. Jadi percuma saja, upaya pembungkman suara kritis rakyat,” paparnya.

Kata Muslim, justru semakin kuat rakyat dibungkam, maka akan semakin keras berteriak.

“Di sosial media seperti Twitter, Facebook akan menjadi alat utama perjuangan. Di negara-negara diktator dan otoriter, media harus tunduk kepada penguasa atau dipaksa tunduk. Ketika terjadi Arab Spring, sosial media menjadi alat handal menumbangkan rezim-rezim tersebut,” pungkasnya. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...