Skip to main content

Traktor Bantuan Jokowi di Tarik, Mentan : Bukan Ditarik Melainkan Didistribusikan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah menarik kembali bantuan traktor Presiden Joko Widodo ke kelompok petani.

"Mungkin bahasanya yang harus diubah, bukan ditarik melainkan didistribusikan," kata Amran saat menghadiri acara Panen Raya di Indramayu, Jawa Barat, Rabu.

Amran menjelaskan berdasarkan perintah presiden pemberian bantuan secara simbolis harus didatangkan fisik traktor tidak hanya kertas saja, bukan hanya menghadirkan kertas saja.

"Pembagian di Ngawi sebanyak 1.000 unit telah dihadirkan semua fisiknya dan itu untuk seluruh Jawa Timur," ungkapnya.

Amran mengatakan setelah penyerahan secara simbolis oleh presiden, traktor-traktor tersebut diangkut untuk disalurkan ke kelompok petani ke 24 kabupaten di seluruh Jawa Timur.

Dia juga menjelaskan bahwa traktor untuk Kabupaten Ponorogo ini sudah didistribusikan sebanyak 207 unit.

Mentan mengungkapkan hingga saat ini sudah 30 ribu unit dari 60 ribu traktor yang akan dibagikan tahun ini.

Dengan adanya kesalahpahaman pembagian di Jawa Timur, kata Amran, pihaknya mengubah sistemnya.

"Untuk pembagian di Jawa Barat sebanyak 5.000 unit akan didatangkan hanya 400 unit," katanya.

Amran berjanji didistribusi traktor ke pihak petani akan selesai dua pekan., demikian Antara mengabarkan (17/3).

Sebelumnya, beredar kabar bahwa traktor yang di tarik karena tak sesuai pesanan, getarannya terlalu tinggi.

Dikutip dari Tempo (2/2), Antok, salah satu teknisi perusahaan Kubota mengatakan sebagian mesin traktor tangan yang diserahkan Presiden Joko Widodo kepada perwakilan kelompok tani se-Jawa Timur di Kabupaten Ngawi, Sabtu pekan lalu, 31 Januari 2015, akan diganti. Sebab, kualitasnya belum sesuai dengan pesanan pemerintah.

"Getaran pada mesin traktor yang sudah dirakit lebih tinggi, harus dicopot lagi dan diganti," kata dia saat ditemui Tempo di lapangan Desa Keras Wetan, Kecamatan Geneng, Ngawi, Senin, 2 Februari 2015.

Apapun alasan dari pemerintah terkait traktor memang membuat petani semakin bingung. Lantaran yang dibutuhkan petani bukan alasan, melainkan realisasi secepatnya, bukan? [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...