Skip to main content

Tak Cuma Angkat Menteri 'Gila' Kayak Susi, Jokowi Juga Angkat Pejabat BUMN 'Gila' Seperti Refly Harun


Menteri Susi Pudjiastuti pernah sebutkan bahwa dirinya di tarik menjadi menteri karena Jokowi membutuhkan orang "gila" di kabinetnya. Dan sepertinya, Susi memenuhi syarat tersebut, maka terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP).

"Susi Pudjiastuti: Kata Pak Jokowi, Negeri Ini Butuh Orang Gila Seperti Saya," judul berita dilansir laman detik (03/11/2014).

Dalam isi berita tersebut termuat pernyataan Menteri Susi sebagai berikut:

“Pak Jokowi waktu itu bilang, ‘Negeri ini perlu perubahan, Bu Susi.’ Saya bilang, ‘Bapak tahu saya ini kadang dianggap orang sedikit gila.’ ‘Kita perlu orang gila,’ kata Pak Jokowi,” ujarnya diiringi tertawa terbahak ketika diwawancarai Detik.

Untuk orang gila tuk posisi di kabinet Jokowi sudah didapatkan. Apa cuma menteri Susi saja? Sebenarnya tidak. Ada lagi menteri Jokowi yang di nilai gila, tapi publik pasti tahu siapa - siapa saja orangnya. Ada yang sampai saat ini masih belum tau apa tugas dan fungsinya.

Itulah sosok Jokowi yang membutuhkan orang gila dalam membantu kinerjanya. Walau sampai detik ini, standart gila versi Jokowi masih tak jelas dan membingungkan, semoga tak menyesatkan.

Kini, untuk memenuhi jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jokowi pun tempatkan orang "gila" juga. Siapa dia? Refly Harun yang di kenal sebagai praktisi dan pengamat hukum menjadi Komisaris Utama (Komut) di BUMN PT. Jasamarga. Penujukkan Refly jadi Komut tanpa sepengetahuan Wakil presiden Jusuf Kalla. Dikabarkan JK terkejut dengar kabar tersebut.

Selain keterkejutan JK, publik pun merespon sinis atas penunjukkan Refly jadi Komut di Jasamarga. Seorang pengamat Ferry Koto melalui akun twitter sangat menyesalkan mengapa Refly Harun di jadikan Komut. Berikut kutipan kicauannya di Twitter dengan akun @ferrykoto

***

Mestinya pak Refly sebagai yg pakar tatanegara juga faham jabatan itu sgt tdk wajar untuk dirinya, apalagi sampai menjadi Komisaris Utama.

Pakai bahasa Ahok, memangnya BUMN itu miliki "nenek loe" dibagi2x jabatannya untuk Timses Presiden @jokowi_do2 , BACA UU BUMN

Dipasal 28 UU 19/2003 BUMN sangat jelas dan tegas, Pak Refly pasti juga bisa baca, Komisaris BUMN harus org yg faham, memiliki pengetahuan..

Makanya sy tanya, Pak Refly ndak malukah menerima jabatan Komisaris PT. Jasamarga (perusahan Tbk lho), apalagi KOMUT. Tdk periksa diri ?

***

Dulu Jokowi sebut koalisi tanpa syarat dan tak ada bagi - bagi kursi. Kini Jokowi bukan hanya bagi - bagi kursi, tapi menyerahkan kursi kepada orang yang "gila" jabatan rupanya. Sebagai manusia punya akal sehat, tentu akan menolak jika amanah yang diberikan bukan kompetensinya. Tapi bagi mereka yang gila jabatan, yang penting adalah dapat jatah kursi dan kekuasaan diraih.

Selain "gila" seperti Menteri Susi, ternyata Jokowi juga butuh orang BUMN yang "gila" seperti Refly Harun. Kedepan orang "gila" seperti apalagi yang di butuhkan Jokowi tuk percepat Revolusi Mentalnya? Kita tunggu bersama. [sal]
Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more