Skip to main content

Tak Cuma Angkat Menteri 'Gila' Kayak Susi, Jokowi Juga Angkat Pejabat BUMN 'Gila' Seperti Refly Harun


Menteri Susi Pudjiastuti pernah sebutkan bahwa dirinya di tarik menjadi menteri karena Jokowi membutuhkan orang "gila" di kabinetnya. Dan sepertinya, Susi memenuhi syarat tersebut, maka terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP).

"Susi Pudjiastuti: Kata Pak Jokowi, Negeri Ini Butuh Orang Gila Seperti Saya," judul berita dilansir laman detik (03/11/2014).

Dalam isi berita tersebut termuat pernyataan Menteri Susi sebagai berikut:

“Pak Jokowi waktu itu bilang, ‘Negeri ini perlu perubahan, Bu Susi.’ Saya bilang, ‘Bapak tahu saya ini kadang dianggap orang sedikit gila.’ ‘Kita perlu orang gila,’ kata Pak Jokowi,” ujarnya diiringi tertawa terbahak ketika diwawancarai Detik.

Untuk orang gila tuk posisi di kabinet Jokowi sudah didapatkan. Apa cuma menteri Susi saja? Sebenarnya tidak. Ada lagi menteri Jokowi yang di nilai gila, tapi publik pasti tahu siapa - siapa saja orangnya. Ada yang sampai saat ini masih belum tau apa tugas dan fungsinya.

Itulah sosok Jokowi yang membutuhkan orang gila dalam membantu kinerjanya. Walau sampai detik ini, standart gila versi Jokowi masih tak jelas dan membingungkan, semoga tak menyesatkan.

Kini, untuk memenuhi jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jokowi pun tempatkan orang "gila" juga. Siapa dia? Refly Harun yang di kenal sebagai praktisi dan pengamat hukum menjadi Komisaris Utama (Komut) di BUMN PT. Jasamarga. Penujukkan Refly jadi Komut tanpa sepengetahuan Wakil presiden Jusuf Kalla. Dikabarkan JK terkejut dengar kabar tersebut.

Selain keterkejutan JK, publik pun merespon sinis atas penunjukkan Refly jadi Komut di Jasamarga. Seorang pengamat Ferry Koto melalui akun twitter sangat menyesalkan mengapa Refly Harun di jadikan Komut. Berikut kutipan kicauannya di Twitter dengan akun @ferrykoto

***

Mestinya pak Refly sebagai yg pakar tatanegara juga faham jabatan itu sgt tdk wajar untuk dirinya, apalagi sampai menjadi Komisaris Utama.

Pakai bahasa Ahok, memangnya BUMN itu miliki "nenek loe" dibagi2x jabatannya untuk Timses Presiden @jokowi_do2 , BACA UU BUMN

Dipasal 28 UU 19/2003 BUMN sangat jelas dan tegas, Pak Refly pasti juga bisa baca, Komisaris BUMN harus org yg faham, memiliki pengetahuan..

Makanya sy tanya, Pak Refly ndak malukah menerima jabatan Komisaris PT. Jasamarga (perusahan Tbk lho), apalagi KOMUT. Tdk periksa diri ?

***

Dulu Jokowi sebut koalisi tanpa syarat dan tak ada bagi - bagi kursi. Kini Jokowi bukan hanya bagi - bagi kursi, tapi menyerahkan kursi kepada orang yang "gila" jabatan rupanya. Sebagai manusia punya akal sehat, tentu akan menolak jika amanah yang diberikan bukan kompetensinya. Tapi bagi mereka yang gila jabatan, yang penting adalah dapat jatah kursi dan kekuasaan diraih.

Selain "gila" seperti Menteri Susi, ternyata Jokowi juga butuh orang BUMN yang "gila" seperti Refly Harun. Kedepan orang "gila" seperti apalagi yang di butuhkan Jokowi tuk percepat Revolusi Mentalnya? Kita tunggu bersama. [sal]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi