Skip to main content

Relawan Jokowi Kecewa dan Sakit Hati Orang-orang SBY Jadi Komisaris BUMN



Gabungan kelompok relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Partisipasi Indonesia kecewa dengan hasil Rapau Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa Badan Hukum Milik Negara (BUMN). Pasalnya, para politisi pendukung pemerintahan lama banyak yang diangkat menjadi komisaris beberapa BUMN.

"Hal ini sangat mengkhawatirkan karena mereka tidak satu visi dengan pemerintahan Jokowi. Komisaris independen semestinya terdiri dari orang-orang yang satu visi dengan pemerintah, untuk memastikan BUMN yang diawasi tidak melenceng dari visi Presiden," kata koordinator Nasional Duta Jokowi, Joanes Joko, beberapa saat lalu (Jumat, 20/3).

Masuknya pendukung SBY dan pendukung koalisi Merah-Putih dalam jajaran komisaris beberapa BUMN akan menjadi duri dalam daging. Mereka mewakili pemerintah sebagai pemegang saham BUMN tapi hati dan pikirannya oposisi.

"Mereka membawa agenda terselubung, yakni mengamankan kepentingan rejim SBY di bidang ekonomi dan mempertahankan ideologi neo-liberal yang ditanamkan rejim lama di dalam BUMN," sambung Sekjen Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Hebat, Hendrik Dikson Sirait.

Para pendukung SBY yang masih mendominasi BUMN selalu membangun opini seolah relawan Jokowi tak layak menjadi komisaris. Padahal banyak relawan Jokowi yang memiliki kompetensi, integritas, loyalitas dan satu visi dengan pemerintah. Mereka seolah ingkar para tim sukses SBY selama ini mendapat jabatan komisaris untuk memastikan agara memiliki "amunisi politik".

"Mereka menyebarkan isu bahwa jika ada relawan dipercaya menjadi komisaris BUMN seolah hanya bagi-bagi jabatan dan mengingkari kompetensi para relawan," sambung Sekjen Projo, Guntur Siregar.

Berdasarkan catatan Sekber Partisipasi, pendukung pemerintah lama yang dipilih RUPS menjadi komisaris antara lain Aviliani (Bank Mandiri), politisi PKS Adyaksa Dault (BRI), politisi Partai Demokrat Mustafa Abubakar (komisaris Utama BRI), kerabat SBY Gatot Suwondo ( komisaris BRI), mantan stafsus SBY Daniel Sparingga (komisaris Jasa Marga), dan besan Aburizal Bakrie BS Kumuyolno (BRI).

Untuk diketahui, Sekber Partisipasi Indonesia adalah gabungan organisasi relawan Jokowi, antara lain Projo, Seknas Jokowi, Almisbat, Duta Jokowi, Jokowi Mania, Relawan Penggerak Jakarta Baru, dan Lingkar Trisakti. [Rmol]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi