Skip to main content

Relawan Jokowi Kecewa dan Sakit Hati Orang-orang SBY Jadi Komisaris BUMN



Gabungan kelompok relawan Joko Widodo yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Partisipasi Indonesia kecewa dengan hasil Rapau Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa Badan Hukum Milik Negara (BUMN). Pasalnya, para politisi pendukung pemerintahan lama banyak yang diangkat menjadi komisaris beberapa BUMN.

"Hal ini sangat mengkhawatirkan karena mereka tidak satu visi dengan pemerintahan Jokowi. Komisaris independen semestinya terdiri dari orang-orang yang satu visi dengan pemerintah, untuk memastikan BUMN yang diawasi tidak melenceng dari visi Presiden," kata koordinator Nasional Duta Jokowi, Joanes Joko, beberapa saat lalu (Jumat, 20/3).

Masuknya pendukung SBY dan pendukung koalisi Merah-Putih dalam jajaran komisaris beberapa BUMN akan menjadi duri dalam daging. Mereka mewakili pemerintah sebagai pemegang saham BUMN tapi hati dan pikirannya oposisi.

"Mereka membawa agenda terselubung, yakni mengamankan kepentingan rejim SBY di bidang ekonomi dan mempertahankan ideologi neo-liberal yang ditanamkan rejim lama di dalam BUMN," sambung Sekjen Aliansi Masyarakat untuk Indonesia Hebat, Hendrik Dikson Sirait.

Para pendukung SBY yang masih mendominasi BUMN selalu membangun opini seolah relawan Jokowi tak layak menjadi komisaris. Padahal banyak relawan Jokowi yang memiliki kompetensi, integritas, loyalitas dan satu visi dengan pemerintah. Mereka seolah ingkar para tim sukses SBY selama ini mendapat jabatan komisaris untuk memastikan agara memiliki "amunisi politik".

"Mereka menyebarkan isu bahwa jika ada relawan dipercaya menjadi komisaris BUMN seolah hanya bagi-bagi jabatan dan mengingkari kompetensi para relawan," sambung Sekjen Projo, Guntur Siregar.

Berdasarkan catatan Sekber Partisipasi, pendukung pemerintah lama yang dipilih RUPS menjadi komisaris antara lain Aviliani (Bank Mandiri), politisi PKS Adyaksa Dault (BRI), politisi Partai Demokrat Mustafa Abubakar (komisaris Utama BRI), kerabat SBY Gatot Suwondo ( komisaris BRI), mantan stafsus SBY Daniel Sparingga (komisaris Jasa Marga), dan besan Aburizal Bakrie BS Kumuyolno (BRI).

Untuk diketahui, Sekber Partisipasi Indonesia adalah gabungan organisasi relawan Jokowi, antara lain Projo, Seknas Jokowi, Almisbat, Duta Jokowi, Jokowi Mania, Relawan Penggerak Jakarta Baru, dan Lingkar Trisakti. [Rmol]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...