Skip to main content

Duh! Situs Pendukungnya Ikut Diblokir, Jubir BNPT Tepuk Jidat



Dari sejumlah awak media Islam yang mendatangi kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), di Jakarta, Selasa (31/3/2015), salah satunya adalah situs Gemaislam.com. Pemimpin Redaksi media tersebut, Rudi Marta sangat heran situsnya ikut terblokir, padahal selama ini pemberitaannya sejalan dan mendukung program Badan Nasional penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Saya kaget sekali situs kami diblokir karena dituduh pendukung ISIS, padahal hubungan lembaga kami terutama pimpinan kami hubungannya sangat dekat dengan Profesor Irfan Idris (Kepala Humas dan Pusat Informasi BNPT)," ujar Rudi.

Ia pun menceritakan bagaimana medianya selama ini sudah lama berhubungan baik dengan BNPT. "Tahun 2014 lalu, kami mengundang ulamanya BNPT Syeikh Ali Hasan al Arabi di masjid Istiqlal. Sebelumnya, Agustus 2014 kami mengadakan seminar bahaya ISIS dan terorisme, saat itu kami juga mengundang Profesor Irfan," jelas Rudi.

"Kamudian yang terbaru, ketika Syeikh Ali Hasan Al Arabi mengisi seminar internasional di berbagai tempat, kami selalu mendampingi beliau dan menulis bahaya ISIS dan terorisme," tambahnya.

"Kami sudah bekerjasama dengan BNPT sejak jauh-jauh hari, makanya ketika mendengar situs kami d blokir karena dtuduh menyebarkan paham radikalisme, Ya Allah saya sangat kaget sekali, ini data dari mana?" tanya Rudi.

Mendengar penjelasan Rudi, Irfan Idris diam sejenak dan menepuk jidatnya. Ia pun mengakui bahwa yang pertama kali memprotesnya adalah pimpinan Gemaislam.com yaitu Ustaz Yusuf Baisa. Sayangnya ia tidak menjawab pertanyaan Rudi, kenapa situs yang selama ini mendukung BNPT ikut terblokir juga.

Sebelumnya, BNPT melaporkan untuk memblokir situs berdasarkan surat bernomor No 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke dalam sistem filtering Kominfo. Berdasarkan laporan tersebut Kominfo langsung memblokir 19 situs yang salah satunya Gemaislam.com.[adhila/suaraislam]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...