Jokowi! Sopir Angkot pun Ancam Mogok Massal Karena Harga BBM Naik

Kekesalan rakyat kepada Jokowi memang tak bisa di bendung lagi. Walau masih ada orang yang coba menyembunyikan kekesalannya itu, hal tersebut mungkin bisa di maklumi. Ya, di maklumi untuk susah di mengerti mengapa Jokowi yang tidak pro rakyat kok masih ada juga di bela.

Apa bukti Jokowi tidak pro rakyat? Perlukah pertanyaan ini di jawab dan didiskusikan sampai mulut berbusa-busa? Sepertinya tidak. Tapi untuk menjawab pertanyaan sederhana ini adalah, gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia sudah turun kejalan protes kepada Jokowi menandakan memang ada yang tidak benar dengan pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla. Sayangnya, media arus utama malah sibuk memberitakan ISIS dan kematian Olga Syahputra daripada Demo Mahasiswa dengan isu Raport Merah Jokowi.

Padahal isu kenaikan BBM amat berdampak kepada harga-harga lain.

Oleh sebab itu, tak aneh juga, selain mahasiswa, sopir angkot juga akan lakukan demoa mogok massal terkait kebijakan Jokowi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merugikan ralyat Indonesia.

Dikutip dari laman Rmol (29/3), Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar untuk distribusi Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) resmi kembali dinaikkan per tanggal 28 Maret 2015.

Untuk premium dari semula Rp 6.400 menjadi Rp 7.300 per liter, sementara harga solar menjadi Rp 6.900 per liter dari Rp 6.400.

Dengan adanya harga baru BBM, para sopir angkutan umum di wilayah ibukota Jakarta menuntut kenaikan tarif. Jika tidak, ratusan sopir angkot mengancam mogok massal.

"Kalau Organda tidak menaikan tarif maka kami para sopir angkot sepakat akan mogok," kata Lukman (38), salah seorang sopir angkot jurusan Tanah Abang-Kota seperti diberitakan RMOLJakarta.Com, Minggu (29/3).

Lukman menjelaskan, akibat kenaikan harga BBM itu, para sopir angkot merugi setiap hari karena harus mengeluarkan uang tambahan.

"Kami tidak dapat untung, malah kami setiap hari rugi," tegasnya, demikian Rmol mengabarkan.

Sebelumnya, di laman Okezone, amat disayangkan pernyataan dari Menteri ESDM Sudirman Said, bahwa rakyat miskin di Indonesia terjadi bukan karena harga BBM naik. Jika pernyataan menteri ESDM dipaksakan benar, tapikan yang perlu digaris bawahi adalah, di rezim Jokowi saat ini harga BBM naik-turun dan turun-naik setiap bulan. Memusingkan bukan? [sal]

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi

maidanycom

Search This Blog