Skip to main content

Takut Terpecah Juga, Kader "Moncong Putih" Rapatkan Barisan Hadapi Rencana Adu Domba

Saat ini muncul berbagai manuver yang secara tidak langsung ingin memecah belah dan mengadu domba antar kader menjelang Kongres ke IV PDI Perjuangan di Bali.

Demikian disampaikan Ketua Perwakilan Luar Negeri PDI Perjuangan Arab Saudi, Sharief Rachmat, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 25/3).

"Namun semakin kuat manuver tersebut, semakin kuat dan solid pula kader PDI Perjuangan merapatkan barisan menetapkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan untuk lima tahun mendatang," ungkap Sharief.

Karena itulah, jelas Syarif, enam perwakilan luar negeri (Perwalu) PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Megawati Soekarnoputri untuk ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan masa bakti 2015-2020 sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IV PDI Perjuangan.

Keenam Perwalu PDI Perjuangan itu adalah Perwalu Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Saudi Arabia, Malaysia dan Brunei Darussalam, demikian laporan dari Rmol (25/3).

Hasil Survei Populerkan Jokowi Jadi Ketum PDIP Ketimbang Megawati

Mungkin ini awal potensi perpecahan di tubuh PDIP. Dimana secara internal PDIP sepakat Megawati Soekarno Putri yang di amanatkan jadi ketua umum kembali. Tapi hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Poltracking Indonesia merekomendasikan Mega tak jadi ketua umum lagi. (Baca, Saatnya Tiba, Mega Tak Layak Jadi Ketum PDIP lagi)

Kalau kita lihat fenomena terkini, beberapa partai politik sedang alami musibah: Golkar dan PPP dikatakan pecah, meski kekuasaan tidak di raih. Pihak yang satu ingin bersama pemerintahan Jokowi, sedang yang satu ingin mencoba oposisi.

Dan coba dilihat sejarah, pertai Demokrat juga alami perpecahaan yang membuat jumlah pemilihnya di Pemilu 2014 menurun drastis. Padahal dikala itu, partai besutan SBY itu adalah partai penguasa.

Nah, apakah PDIP juga akan mengalami perpecahan? Seperti ada sinyal merngarah kesana. Lantaran belakangan ini, Jokowi sebagai presiden kinerjanya tidak efektif jika selalu mendapat intervensi dari Megawati. Maka, opini pun menggiring Jokowi tuk maju jadi Ketum PDIP , meskipun suami Iriana tersebut belum tentu bersedia.

Ya, kalau Jokowi tidak bersedia, kan masih banyak kader PDIP selain Mega, bukan? Ada  Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Hasto Kartosuriyo, dan yang lain. Dengan begitu, sistem kaderisasi PDIP bekerja dengan baik.

Yang jadi masalah adalah: Apakah janda yang bernama Mega itu bersedia tidak lagi jadi ketum PDIP? Ini masalahnya yang masih misteri. [sal]

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...