Saat ini muncul berbagai manuver yang secara tidak langsung ingin memecah belah dan mengadu domba antar kader menjelang Kongres ke IV PDI Perjuangan di Bali.
Demikian disampaikan Ketua Perwakilan Luar Negeri PDI Perjuangan Arab Saudi, Sharief Rachmat, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 25/3).
"Namun semakin kuat manuver tersebut, semakin kuat dan solid pula kader PDI Perjuangan merapatkan barisan menetapkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan untuk lima tahun mendatang," ungkap Sharief.
Karena itulah, jelas Syarif, enam perwakilan luar negeri (Perwalu) PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Megawati Soekarnoputri untuk ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan masa bakti 2015-2020 sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IV PDI Perjuangan.
Keenam Perwalu PDI Perjuangan itu adalah Perwalu Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Saudi Arabia, Malaysia dan Brunei Darussalam, demikian laporan dari Rmol (25/3).
Hasil Survei Populerkan Jokowi Jadi Ketum PDIP Ketimbang Megawati
Mungkin ini awal potensi perpecahan di tubuh PDIP. Dimana secara internal PDIP sepakat Megawati Soekarno Putri yang di amanatkan jadi ketua umum kembali. Tapi hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Poltracking Indonesia merekomendasikan Mega tak jadi ketua umum lagi. (Baca, Saatnya Tiba, Mega Tak Layak Jadi Ketum PDIP lagi)
Kalau kita lihat fenomena terkini, beberapa partai politik sedang alami musibah: Golkar dan PPP dikatakan pecah, meski kekuasaan tidak di raih. Pihak yang satu ingin bersama pemerintahan Jokowi, sedang yang satu ingin mencoba oposisi.
Dan coba dilihat sejarah, pertai Demokrat juga alami perpecahaan yang membuat jumlah pemilihnya di Pemilu 2014 menurun drastis. Padahal dikala itu, partai besutan SBY itu adalah partai penguasa.
Nah, apakah PDIP juga akan mengalami perpecahan? Seperti ada sinyal merngarah kesana. Lantaran belakangan ini, Jokowi sebagai presiden kinerjanya tidak efektif jika selalu mendapat intervensi dari Megawati. Maka, opini pun menggiring Jokowi tuk maju jadi Ketum PDIP , meskipun suami Iriana tersebut belum tentu bersedia.
Ya, kalau Jokowi tidak bersedia, kan masih banyak kader PDIP selain Mega, bukan? Ada Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Hasto Kartosuriyo, dan yang lain. Dengan begitu, sistem kaderisasi PDIP bekerja dengan baik.
Yang jadi masalah adalah: Apakah janda yang bernama Mega itu bersedia tidak lagi jadi ketum PDIP? Ini masalahnya yang masih misteri. [sal]
Demikian disampaikan Ketua Perwakilan Luar Negeri PDI Perjuangan Arab Saudi, Sharief Rachmat, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 25/3).
"Namun semakin kuat manuver tersebut, semakin kuat dan solid pula kader PDI Perjuangan merapatkan barisan menetapkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan untuk lima tahun mendatang," ungkap Sharief.
Karena itulah, jelas Syarif, enam perwakilan luar negeri (Perwalu) PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Megawati Soekarnoputri untuk ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan masa bakti 2015-2020 sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IV PDI Perjuangan.
Keenam Perwalu PDI Perjuangan itu adalah Perwalu Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Saudi Arabia, Malaysia dan Brunei Darussalam, demikian laporan dari Rmol (25/3).
Hasil Survei Populerkan Jokowi Jadi Ketum PDIP Ketimbang Megawati
Mungkin ini awal potensi perpecahan di tubuh PDIP. Dimana secara internal PDIP sepakat Megawati Soekarno Putri yang di amanatkan jadi ketua umum kembali. Tapi hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Poltracking Indonesia merekomendasikan Mega tak jadi ketua umum lagi. (Baca, Saatnya Tiba, Mega Tak Layak Jadi Ketum PDIP lagi)
Kalau kita lihat fenomena terkini, beberapa partai politik sedang alami musibah: Golkar dan PPP dikatakan pecah, meski kekuasaan tidak di raih. Pihak yang satu ingin bersama pemerintahan Jokowi, sedang yang satu ingin mencoba oposisi.
Dan coba dilihat sejarah, pertai Demokrat juga alami perpecahaan yang membuat jumlah pemilihnya di Pemilu 2014 menurun drastis. Padahal dikala itu, partai besutan SBY itu adalah partai penguasa.
Nah, apakah PDIP juga akan mengalami perpecahan? Seperti ada sinyal merngarah kesana. Lantaran belakangan ini, Jokowi sebagai presiden kinerjanya tidak efektif jika selalu mendapat intervensi dari Megawati. Maka, opini pun menggiring Jokowi tuk maju jadi Ketum PDIP , meskipun suami Iriana tersebut belum tentu bersedia.
Ya, kalau Jokowi tidak bersedia, kan masih banyak kader PDIP selain Mega, bukan? Ada Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Hasto Kartosuriyo, dan yang lain. Dengan begitu, sistem kaderisasi PDIP bekerja dengan baik.
Yang jadi masalah adalah: Apakah janda yang bernama Mega itu bersedia tidak lagi jadi ketum PDIP? Ini masalahnya yang masih misteri. [sal]