Skip to main content

Takut Terpecah Juga, Kader "Moncong Putih" Rapatkan Barisan Hadapi Rencana Adu Domba

Saat ini muncul berbagai manuver yang secara tidak langsung ingin memecah belah dan mengadu domba antar kader menjelang Kongres ke IV PDI Perjuangan di Bali.

Demikian disampaikan Ketua Perwakilan Luar Negeri PDI Perjuangan Arab Saudi, Sharief Rachmat, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 25/3).

"Namun semakin kuat manuver tersebut, semakin kuat dan solid pula kader PDI Perjuangan merapatkan barisan menetapkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan untuk lima tahun mendatang," ungkap Sharief.

Karena itulah, jelas Syarif, enam perwakilan luar negeri (Perwalu) PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya kepemimpinan Megawati Soekarnoputri untuk ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan masa bakti 2015-2020 sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IV PDI Perjuangan.

Keenam Perwalu PDI Perjuangan itu adalah Perwalu Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Saudi Arabia, Malaysia dan Brunei Darussalam, demikian laporan dari Rmol (25/3).

Hasil Survei Populerkan Jokowi Jadi Ketum PDIP Ketimbang Megawati

Mungkin ini awal potensi perpecahan di tubuh PDIP. Dimana secara internal PDIP sepakat Megawati Soekarno Putri yang di amanatkan jadi ketua umum kembali. Tapi hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Poltracking Indonesia merekomendasikan Mega tak jadi ketua umum lagi. (Baca, Saatnya Tiba, Mega Tak Layak Jadi Ketum PDIP lagi)

Kalau kita lihat fenomena terkini, beberapa partai politik sedang alami musibah: Golkar dan PPP dikatakan pecah, meski kekuasaan tidak di raih. Pihak yang satu ingin bersama pemerintahan Jokowi, sedang yang satu ingin mencoba oposisi.

Dan coba dilihat sejarah, pertai Demokrat juga alami perpecahaan yang membuat jumlah pemilihnya di Pemilu 2014 menurun drastis. Padahal dikala itu, partai besutan SBY itu adalah partai penguasa.

Nah, apakah PDIP juga akan mengalami perpecahan? Seperti ada sinyal merngarah kesana. Lantaran belakangan ini, Jokowi sebagai presiden kinerjanya tidak efektif jika selalu mendapat intervensi dari Megawati. Maka, opini pun menggiring Jokowi tuk maju jadi Ketum PDIP , meskipun suami Iriana tersebut belum tentu bersedia.

Ya, kalau Jokowi tidak bersedia, kan masih banyak kader PDIP selain Mega, bukan? Ada  Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Hasto Kartosuriyo, dan yang lain. Dengan begitu, sistem kaderisasi PDIP bekerja dengan baik.

Yang jadi masalah adalah: Apakah janda yang bernama Mega itu bersedia tidak lagi jadi ketum PDIP? Ini masalahnya yang masih misteri. [sal]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi