Ini Dia Susunan Kepengurusan Golkar Agung Laksono yang Disahkan Menkumham

Menkumham Yasonna Laoly resmi mengesahkan susunan kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono sesuai hasil Munas Ancol. Keputusan tersebut tertuang dalam SK Nomor: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015.

SK tersebut sekaligus menyatakan bahwa setelah berlakunya keputusan ini maka pengurus Golkar periode 2009-2015 tidak berlaku lagi. Berikut daftar pengurus Golkar yang disahkan Menkumham:
1. HR Agung Laksono: Ketua Umum
2. Priyo Budi Santoso: Wakil Ketua Umum
3. Agus Gumiwang Kartasasmita: Wakil Ketua Umum 4. Yorrys Raweyai: Wakil Ketua Umum

Ketua-ketua bidang:
5. Ibnu Munzir
6. Agun Gunanjar Sudarsa
7. Lawrence TP Siburian
8. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah
9. Taufik Hidayat
10. Leo Nababan
11. Gde Sumarjaya Linggih
12. Anwar Adnan Saleh
13. Melchias M Mekeng
14. Dharma Orat Mangun
15. Hamzah Sangaji
16. Hasanudin Mochdar
17. Yasril A Baharuddin
18. Andi Ahmad Dara (Aday)
19. Erwin Aksa
20. Ace Hasan Syadzily
21. Yan Hiksas
22. Ali Wongso Sinaga
23. H Indra Muchlis Adnan
24. Ridwan Mukti
25. Dito Ganundito
26. Poempida Hidayatulloh
27. Dwi Hartanto
28. Mathilda Inkiriwang
29. Bowo S. Pangarso
30. Ricky Rachmadi
31. Eny M Saragih
32. Rene Manembu
33. Sayed Fuad Zakari
34. Bejo Rudiantoro
35. Toni Apriliani
36. Budi Asmara
37. Indra J Piliang
38. Ganjar Razuni
39. Melky Lakalena
40. Paskalis Kossay
41. Jusli Nasution
42. Achmad Goesra
43. Marzuki Daud
44. Yosef Naissoi

Sekjen:
45. Zainuddin Amali

Wasekjen:
46. Lamhot Sinaga
47. Sabil Rachman
48. Yanda Zaihifni Ishak
49. Erwin Ricardo Silalahi
50. Binny Bintarti Buchori
51. Vasco Ruseimy
52. Awal M Hatma
53. Mukhtarudin
54. Romanus Ndau
55. Ros Dewi Hartono
56. Edi Wahyudi
57. Riswantoni
58. Oheo Sinapoy
59. Satya W Yudha
60. Berny Tamara
61. Arnold Sihite
62. Budi Setiawan
63. Kodrat Wahyu Dewanto
64. Syukur Sarto
65. Edwil S Jamaluddin
66. Johnsar L. Toruan
67. Andi Budi Sulistianto
68. Syamsul Hidayat
69. Muhammad
70. Charles
71. Agus Sukma
72. Matheus Stefi
73. Iskandar Daulay
74. Chrsitian B
75. Azhar Romli
76. Gatot Sudjito
77. Venno
78. Sirajuddin Abdul Wahab
79. Afrianto Nur Prabowo
80. Riyono
81. Robianto Kustomo
82. Budi Supriyanto
83. Adies Kadir
84. Andi Rio Pajalangi
85. Emil Abeng
86. Yayat Biaro
87. Eko Sarjono
88. Bangkit sanjaya
89. Dedi Mulyadi
90. Victor Nadapdap
91. M. Sarmuji
92. Adian Nawawi
93. Achsanul Yakin
94. Islan Hanura
95. Muhammad Tabri
96. Dave Akbarshah Fikarno Laksono
97. Cek Endra

Bendahara Umum:
98. Sari Yulianti

Wakil Bendahara Umum:
99. Wahyu Sofiandi
100. Bimo Trihasmoro
101. Budi Santoso Rahman
102. Tavipiani Agustina Suharnoko
103. Agus Haryadi
104. Ariyanti Dewi
105. Paul Hutajulu

sumber: Rol

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...

maidanycom

Search This Blog