Skip to main content

5 Bulan Jokowi Jadi Presiden: Jakarta Masih Banjir, Jakarta Masih Macet


Alasan Jokowi - dulu - masuk dalam bursa Capres salah duanya adalah agar lebih mudah atasi masalah di Jakarta, yaitu: Banjir dan Macet. Sebagian rakyat pun ada yang percaya dengan alasan Jokowi kala itu. Tak lama, suami Iriana itu jadi Presiden Republik ke 7 dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Waktu sudah berjalan selaman 5 bulan, Ibu Kota Jakarta masih juga banjir dan macet. Sedang Jokowi sebagai orang pernah berjanji akan tuntaskan masalah macet dan banjir sudah "kabur" pindah ke Istana Bogor. (Baca, Jokowi Pindah Istana ke Bogor, Tukang Becak Sengsara)

Apa mungkin itu cara Jokowi mengatasi masalah banjir? Ya, dengan meninggalkan ibu kota Jakarta. Padahal warga Jakarta pastinya masih banyak berharap kepada Jokowi tinggal di Jakarta dan merasakan macet dan bajir bersama. Lantaran sebagain besar warga Jakarta-lah yang sejak awal mendukung Jokowi jadi Gubernur yang otomatis memudahkannya jadi Presiden.

Terkait dengan banjir dan macet Jakarta, menurut laporan Rol (21/3), sejumlah ruas jalan di Jakarta hingga Jumat malam (20/3) mengalami kemacet parah pasca hujan deras yang menimbulkan genangan.

Berdasarkan pantauan sejumlah titik di ruas jalan tol dalam kota di dua arah berlawanan mengalami kemacetan panjang dan kendaraan hanya dapat dipacu kurang dari 30 kilometer (km) per jam.

Hingga pukul 23.00 WIB, antrian panjang tampak di ruas jalan di sekitar Tegal Parang, Jakarta Selatan, ke arah perempatan Kuningan atau Jalan Kapten Tendean. Sebelumnya antrian panjang kendaraan juga tampak dari arah Jalan MT Haryono menuju Patung Pancoran.

Kemacetan panjang juga tampak di daerah sekitar putaran Semanggi. Jika ruas Jalan Jendral Sudirman mengarah ke Blok M terdapat antrian panjnag, arah menuju Jalan MH Thamrin justru lengang.

Antrian panjang tampak terjadi di Jalan MT Haryono terutama di sekitar terowongan MT Haryono. Genangan cukup tinggi menghambat kendaraan untuk melalui jalan tersebut, sehingga kemacetan tidak terhindarkan.

Berdasarkan informasi dari Traffic Management Center (TMC), kemacetan parah mulai terjadi stelah hujan lebat yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta sejak pukul 19.00 WIB.

Genangan dan banjir juga mulai terjadi di sejumlah titik di Jakarta seperti di Kawasan Perumahan Kampung Pulo Jatinegara, Simpang Garuda TMII dengan ketinggan sekitar 30 cm, Underpass Halim 40 cm, Jalan DI Panjaitan depan Gedung Wika 40 cm, Jalan Pramuka samping Polsek Matraman 30 cm, Jalan Soepomo di depan Hotel SofyanInn Tebet 50 cm, dan Jalan Lapangan Pos depan Stasiun Tebet 25 cm.

Sejumlah petugas polisi lalu lintas tampak mengatur di beberapa lokasi terjadi kemacetan seperti di ruas Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kolong Jembatan Semanggi, demikian Rol mengabarkan.

Oh, mungkin Jokowi baru bekerja selama 5 bulan jadi presiden. Kan masih ada waktu lagi, Berikan Jokowi waktu untuk bekerja. Mungkin di 6, 7, 8, 9 bulan atau sampai 5 tahun Jokowi bekerja masalah banjir Jakarta dan macet bisa teratasi. [sal]
Labels:

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...
Read more

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...
Read more

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...
Read more