Skip to main content

Minta Ganti Lirik Lagu Jadi 'Dari Merauke sampai Sabang', Sekjen PDI-P di Kecam



Ada satu permintaan khusus yang diajukan para pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Provinsi Papua pada penutupan Konferensi Daerah IV PDI-P di Merauke, Papua, Jumat (21/3/2015) malam, seperti ditulis Kompas.com.

Para kader meminta menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke, tetapi dengan lirik yang dibuat dibalik. "Mari semua berdiri, dan kita menyanyikan bersama lagu Dari Sabang sampai Merauke. Tetapi, atas permintaan khusus, liriknya dibalik, Dari Merauke sampai Sabang," ujar Pelaksana tugas Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat menutup Konferda IV di Merauke, Papua.

Hasto mengatakan, dalam rapat tertutup DPD Papua, para kader meminta langsung agar lagu tersebut dinyanyikan dengan lirik dibalik. Alasannya, menurut Hasto, hal itu sesuai dengan hukum alam, bahwa matahari terbit dari Timur.

"Indonesia yang adil dan makmur, menurut cita-cita Bung Karno, muncul dari provinsi sang fajar. Untuk itu, semangat gelora, semangat kebangkitan untuk maju muncul dari bumi Papua," kata Hasto yang dilaporkan Tribunnews Network, Sabtu, 21 Maret 2015.

Atas pemberitaan tersebut, spontan para netizen kecam Hasto Kristiyanto melalui laman komentar Facebook yang ada di Tribunnews. Berikut beberapa komentar yang berbunyi kecaman.

Tas Murah : "ini org paling kontroversial yg ada, negara lagi prahara dan banyak masalah mau nambah lagi, apa maunya orang2 PDIP?"

Bedjo Liem : "nguasain sekian bulan, mau ganti banyak hal yang udah tertata... ya ini, ngempet kekuasaan sekian puluh tahun :D"

Yal Syahrial : "rombak sumua ja... dasar pejabat gak da kerjaan'''' maunya ribut2 terus lagu aja jadi masalah.. ambil buat kalian semua kami orang aceh gak sampat nyanyi2 kami lg sibuk ngiok tau..."

Deny Hidayat : "cari masalah saja kau, indonesia ada krn ada aceh. tanpa aceh tak ada indonesia."

Tenku Alda : "Aceh adalah penyunbang terbesar untuk indonesia merdeka cotoh kapal pun rakyat aceh yang beli monas pun sunbangan rakyat aceh jangan coba menhina bumi acek yang banyak berjasa untuk indonesia .kalau ngomong pakai otak jangan pakai lutut."

Itulah beberapa komentar yang mengecam Hasto. Menurut pantauan, masih ada banyak lagi netizen yang keberatan dengan pernyataan Plt. Sekjen PDIP tersebut yang di nilai kontroversial.

Bagaimana penilaian Anda? [sal]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi