Skip to main content

Pesantren Diserbu dan Anak-anak di Todongkan Senjata oleh Densus 88, Ini Pertanda Apa?



Aksi penyerbuan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) ke dalam lingkungan Pesantren Tahfizhul Qur'an al Mukmin, Malang diyakini sebagai bentuk antipati terhadap umat Islam.

Pengakuan wanita berikut ini membuat kita bertanya apa maunya Densus 88.

“Saya bilang ke polisi, bisa sopan apa tidak. Tetapi, mereka langsung menerobos masuk ke Yayasan. Polisi yang masuk bawa senjata api. Anak-anak yang mengetahui itu langsung teriak histeris dan yang lainnya menangis. Mendengar teriakan, polisi malah menodongkan senjata ke anak-anak,” kata Umu saat ditemui di Yayasan tersebut, dilansir Tribunnews (28/3).

Apakah trauma anak-anak bisa hilang dalam waktu yang cepat? Bagaimana jika anak-anak malah menjadi dendam kepada Densus 88 atau pihak kepolisian? Inilah yang harus di antisipasi oleh pemerintah dalam menangani masalah ISIS di Indonesia.

Selain itu, dikutip dari Rol (30/3), Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengecam aksi Densus 88 yang sudah diluar batas kewajaran dan prosedur yang berlaku.

“Terbukti banyak tindakan mereka di luar prosedur pengamanan dan terkesan kontraproduktif. Hati- hati mereka memang sudah penuh sikap antipati dan kebencian terhadap Islam dan umat Islam,” cetus Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Tengku Zulkarnain, Senin (30/3).

Pimpinan ormas Islam dan pimpinan MUI, menurutnya, pernah berdialog langsung dengan Kapolri yang waktu itu dijabat Timur Pradopo terkait tindakan Densus 88. Lantaran mereka sering menyeret orang tak bersalah sebagai target operasi mereka.

Ia menilai, tindakan Densus 88 yg terkesan mendramatisir dan arogan ini utk menunjukkan kepada negara asing agar Densus 88 terlihat hebat dan sukses. Sehingga, disinyalir dana bantuan tersebut akan terus mengalir deras. (Baca, ISIS di Indonesia hanya Rekayasa Intelijen tuk dapatkan Dana)

“Jika benar Densus 88 menerima dana bantuan dari negara asing, maka kita meminta BPK dan kalau perlu KPK mengaudit dana ke Densus 88 selama ini,” harap Tengku.

Sedangkan, untuk urusan penanganan masalah keamanan terorisme, Tengku menyarankan agar  dikembalikan ke Badan Intelijen Nasional. Lantaran terbukti bekerja lebih rapi, profesional, dan tidak serampangan. [sal]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi