Skip to main content

Akhirnya, Iwan Fals Pun Kebagian 'Jatah' Dari Pemerintahan Jokowi



Jika dulu rakyat Indonesia banyak salut dengan aksi dari lagu ciptaan Iwan Fals, sepertinya itu hanya masa lalu ketika Iwan memang memainkan peran seperti itu. Kini, penyanyi legenda itu sudah beda posisi, yakni sudah jadi bagian dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Maka dari itu, akan sulit bagi Iwan untuk mengkritik pemerintahan Jokowi, bukan?

Jatah fungsi kerja yang di bagi kepada Iwan Fals adalah seperti judul berita: "Menteri Desa Gandeng Iwan Fals Keliling Indonesia" yang di lansir laman Viva (31/3), dan berikut isi beritanya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, berencana akan berkeliling ke seluruh desa di Indonesia. Ia bahkan berjanji akan mengajak serta penyanyi legendaris Iwan Fals.

"Lagu Iwan Fals membangunkan kita, saya dan Iwan akan berkeliling desa di seluruh Indonesia. Nantinya Iwan juga akan memberikan pencerahan di desa-desa," kata Marwan usai bernyanyi bersama Iwan Fals setelah Rapat Koordinasi Nasional Desa PDTT di hotel Bidakara Jakarta Selatan, Selasa 31 Maret 2015.

Jafar mengaku bila lagu yang diciptakan Iwan Fals, banyak menginspirasi dirinya. Sebab itu, ia berharap dengan telah diluncurkannya program perekrutan 16.000 kader pendamping desa dari seluruh Indonesia. Maka program dana desa yang sedang digulirkan akan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kalau ditemukan ada yang bermain silahkan laporkan ke pihak berwajib, kita sama-sama mengawasi agar dana desa digunakan dengan baik, jangan sampai digunakan bancakan," kata Marwan.

Sementara itu, Iwan Fals juga berharap semoga dana yang telah disiapkan dan dianggarkan pemerintah benar-benar bisa disalurkan oleh Kementerian yang terkait untuk membangun desa.

"Kalian dari rakyat, maka sudah seharusnya kalian berjuang untuk rakyat," kata Iwan di hadapan seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia, demikian Viva mengabarkan.

Akhirnya, apapun 'jatah' kerja yang di berikan pemerintahan Jokowi kepada Iwan Fals, tetap saja hal itu dinilai efektif untuk membuat mulut Iwan Fals tak lagi selantang dan segarang dulu kala. Betul apa betul? [jks]

Popular posts from this blog

Gagal Jadi Menteri Jokowi, Rieke Diah Pitaloka Kini Resmi Cerai dengan Suami

Dulu sempat tersiar kabar, Rieke Diah Pitaloka (Oneng) akan di jadikan menteri dalam kabinet kerja Jokowi. Isu yang berkembang - saat itu - adalah Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Indonesia. Tapi dalam pengmuman kabinet kerja Jokowi, nama "Oneng" tak ada disebutkan. Yang terjadi, Politisi PDIP tersebut bukan saja gagal jadi menterinya Jokowi. Resmi bercerai dengan suami membuat Rieke juga gagal membangun mahligai rumah tangganya. Dilansir laman Detik (24/3), kabar mengejutkan datang dari artis sekaligus politikus Rieke Diah Pitaloka. Ia ternyata telah bercerai dengan sang suami, Donny Gahral Adian. Isu keretakan rumah tangga Rieke dan Donny memang sudah lama terdengar, bisa dibilang sejak pertengahan tahun lalu. Kabar tersebut ternyata bukan gosip belaka. Saat ini, keduanya sudah resmi bercerai. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Suryadi. "Iya, benar (telah cerai)," ucap Suryadi kepada detikHOT lewat pesan singkat,

Alamak! Bentuk Tim Independen, Jokowi Bikin Konflik KPK vs Polri Makin Rumit

Aksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat tim independen untuk memediasi konflik KPK dan Polri bukan memberikan solusi, tetapi menambah polemik dan masalah menjadi rumit. "Pembentukan tim independen bukanlah solusi tapi akan membuat polemik ini makin kusut dan berliku," tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Masnur Marzuki, kepada wartawan, Selasa (27/1). Menurutnya, terdapat beberapa alasan tim independen tak dibutuhkan. Pertama, belum ada dasar hukum yang jelas pembentukan tim tersebut apakah keppres atau dasar hukum teknis lainnya. "Karena bila tidak dibekali dasar hukum yang jelas, tim tidak akan efektif bekerja menggali fakta dan memanggil para pihak," katanya. Kedua, Presiden seperti tidak belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa selama ini pengelolaan negara menjadi tidak efektif karena terlalu banyak tim yang nomenklaturnya tidak jelas dan justru tumpang tindih dengan lembaga atau institusi yang

Contact

Kritik, saran atau pemasangan iklan bisa dikirim ke email maidany@gmail.com. Tulis di subjek : Kritik, Saran atau Iklan. Terima Kasih Redaksi