Skip to main content

Begini Lho..Deal-Deal Rezim Jokowi & Media tuk "Blocking" Berita Aksi Mahasiswa by @Semesta_Kicau


    Ba'da maghrib kami akan kultwit perihal deal antara Pemerintah dan media terkait blocking berita. The untold story.
   
    1. banyak yang bingung, kenapa aksi mahasiswa yang begitu massif bisa luput dari pemberitaan. hanya sepintas lalu, bukan berita utama?
   
    2. banyak juga yang merasa aneh, kenapa aksi demo nelayan hanya disorot anarkhi yang terjadi, bukan substansi dari apa yang mereka tuntut?

    3. apakah pemred sudah diberi uang ratusan milyar seperti info yang beredar beberapa waktu terakhir?

    4. berikut kami sampaikan analisa mengenai hal ini. bila ada deal antara pemerintah dg media, bentuknya seperti apa? kita bahas bersama.
   
    5. seperti telah kita ketahui, bahwa media massa telah menjadi lumbung informasi rakyat pasca dibukanya kran reformasi, 17 tahun lalu.

    6. seiring berjalannya waktu, kepercayaan rakyat pada media menjadi besar. sayang, besarnya kepercayaan itu justru membuat media jumawa.
   
    7. media seringkali memberitakan dengan tidak benar. ini contohnya, membela Pancasila disebut komunistophobic - http://m.tribunnews.com/seleb/2015/02/23/putri-indonesia-2015-bikin-heboh-pakai-baju-palu-arit
   
    8. contoh terbaru adalah tidak diberitakannya dengan berimbang aksi mahasiswa yang menentang pemerintahan @jokowi_do2. sepi pemberitaan.
   
    9. bagaimana hal itu bisa terjadi? | besar kemungkinan telah terjadi konsensus antara pemilik media (bukan pemred) dg pemerintah.
   
    10. tentu konsesus itu bukanlah berupa uang cash dari pemerintah kepada pemilik media. bodoh sekali bila itu terjadi.
   
    11. konsesus itu bisa berupa proyek atau kesepakatan lain yang berkaitan dengan gurita bisnis pemilik media massa. main cantik.
   
    12. contoh: pemilik media 'A' diberi hak pengelolaan kabel serat optik bawah laut di wilayah Indonesia Timur.
   
    13. contoh: pemilik media 'B' mendapat pengelolaan jalan tol di wilayah Jawa.
   
    14. contoh: pemilik media 'C' mendapat dana pelunasan dari APBN untuk membereskan insiden beberapa tahun lalu.
   
    15. dan masih banyak contoh konsensus lain yang dibangun antara pemerintah dan bos media. silahkan telusuri.
   
    16. tentu tidak ada 'makan siang gratis'. | Pemerintah memberikan kue-kue tadi tidaklah cuma-cuma. harus ada imbal balik yang didapat.
   
    17. apa imbal balik dari bos media kepada pemerintah? | salah satunya dengan memblock segala pemberitaan yang merugikan pemerintah.
   
    18. termasuk berita-berita yang memungkinkan menjadi pemicu aksi massa yang lebih besar, seperti demo mahasiswa.
   
    19. lihat contoh berita. saat @jokowi dihajar habis karena penampilannya saat bertemu Sultan Brunei, media membela - http://jabar.tribunnews.com/2015/02/10/diejek-ndeso-ternyata-cara-berpakaian-jokowi-sudah-benar
   
    20. segala cara dicari sebagai argumentasi agar @jokowi_do2 tampak 'perfect' dimata rakyat.
   
    21. apakah trik blocking berita itu efektif untuk membendung pergolakan? | kalau tak efektif, Istana sudah dikepung puluhan ribu mahasiswa!
   
    22. kita tarik ke era orde baru, saat media 'diborgol' pemerintah. mereka menyatu dg mahasiswa, berita apapun yg menentang pak Harto dimuat!
   
    23. aksi mahasiswa yang awalnya kecil, krn mendapat sokongan yang begitu massif dan kontinyu dari media, dalam waktu singkat menjadi besar!
   
    24. bayangkan bila aksi mahasiswa beberapa waktu lalu tidak diblock, mungkin hari ini @jokowi_do2 sudah berstatus mantan Presiden RI!
   
    25. begitu besar peran media saat ini. mereka mampu membangun opini tentang siapa yang harus dijadikan teman, dan siapa yang harus dimusuhi.
   
    26. tapi media lupa, kenapa mereka bisa begitu kuat seperti saat ini atas perjuangan siapa? mereka mendurhakai yang telah membesarkannya.
   
    27. siapa yang telah membesarkan media? | tentu saja mahasiswa dan rakyat yang bersatu dan membebaskan media dari pasungan orde baru!
   
    28. setelah kita tahu, bahwa media saat ini bukanlah MATA, TELINGA dan LIDAH rakyat, apa yang harus diperbuat?
   
    29. kita harus mengingatkan mereka. menegur. kita yang telah membesarkan mereka, kita pula yang bisa mengembalikan mereka ke rel yang benar.
   
    30. jangan biarkan media menjadi industri an-sich! media harus berperan aktif untuk membangun manusia Indonesia yang bermartabat!
   
    31. ketika media hanya menjadi industri dan menjadi corong pemerintah, maka media telah menjadi Departemen Penerangan jilid II!
   
    32. jangan biarkan kedaulatan rakyat diinjak-injak oleh bos media dan pemerintah. LAWAN!
   
    33. kita boleh berharap masih ada media yang independen dan menjadi lumbung informasi rakyat, bukan penggiring opini dan corong pemerintah.
   
    34. tapi hidup itu adalah rangkaian usaha dan doa, kawan! | berdoa saja tanpa berusaha adalah dusta!
   
    35. jangan biarkan independensi media menjadi hancur hanya karena keserakahan bos-bos media.
   
    36. demikian silaturahmi kita malam ini. semoga ada guna dan manfaat. mohon maaf bila ada yang kurang berkenan | YAKIN USAHA SAMPAI! sekian.

***
Kultwit : @Semesta_Kicau

Popular posts from this blog

Usai Keluarkan Perpres Soal Kenaikan DP Mobil Pejabat, Nah Lho..Jokowi Bingung!

"Plin Plan pakdhe nih," tulis akun @ebritino  di Twitter terkait sikap Jokowi yang sepertinya kebingungan usai keluarkan Perpres No 39/2015. Ada pun Perpres tersebut mengatur soal kenaikan uang muka (DP) kendaraan mobil pejabat dari Rp 116 juta menjadi Rp 210 juta. Sikap 'plin plan' Jokowi ini apa karena ada banyak protes dari publik atau ada faktor lain memang belum ada klarifikasi dari pihak Istana. Yang ada hanyalah Jokowi sebut akan mengecek ulang Perpres No 39/2015 tersebut. Dikutip laman Detik (5/4) , bahwa Presiden Jokowi berjanji akan mengecek Perpres yang berisi kenaikan nilai uang muka pembelian mobil pejabat negara. Selain itu dirinya juga mengakui bahwa kebijakan itu tidak tepat dilakukan saat ini. "Saat ini bukan saat yang baik. Pertama karena kondisi ekonomi, kedua sisi keadilan, ketiga sisi (penghematan) BBM," tutur Jokowi setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dari kampung halamannya di Solo, Minggu (5/4...

Tak Bela Ahok, Desy Ratnasari: Lebih Baik Sertifikat Diberi Kepada Pelacur Yang Tobat

Anggota Komisi VIII DPR Desy Ratnasari menyatakan tidak menyetujui wacana pemberian sertifikasi kepada pekerja seks komersial (PSK) yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desy justru menyarankan gagasan tersebut seharusnya diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut. "Sertifikasi lebih baik diberikan kepada PSK yang mau meninggalkan profesinya tersebut dan mau beralih profesi," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut melalui pesan singkat (SMS) kepada Republika, Selasa (28/4). Menurut dia, pemberian sertifikasi tersebut lebih baik diberikan kepada mantan kupu-kupu malam yang mau melakukan pekerjaan lainnya. Tentunya pekerjaan yang halal dan baik, tidak seperti sebelumnya menjajakan diri. Artis kenamaan Indonesia itu menilai, pemberian sertifikasi kepada mereka yang bertobat lebih bagus dibanding kepada PSK yang masih menjalani pekerjaan tersebut. Hal itu juga mungkin bisa menjadi apresiasi bagi mereka yang bertobat. Pasalnya,...

Ironi...Lapindo Di Urus Pemenrintah, ARB Malah Buang-buang Duit

Ironi sekali, ketika masyarakat Sidoarjo menanti penggantian atas tanah mereka yang tertutup lumpur Lapindo, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai pemilik malah asyik buang duit untuk rebut kekuasaan di Golkar. "1 bulan lagi 29 Mei genap 8 tahun sudah Lumpur Lapindo mengubur beberapa kecamatan di sidoarjo Jatim. Aburizal Bakrie sang empunya malah kini sedang berasyik masyuk mengutak ngatik pemerintah dan Golkar agar dapat melanggengkan kekuasaannya sebagai ketua umum dengan berbagai cara dilakukan, puluhan bahkan ratusan milyar biaya mengalir untuk melanggengkan kekuasaannya," kata Ketua Lembaga Penyelidikan, Pemantauan dan Pemberantasan Korupsi RI (LP3KRI), Samsul Hidayat di Jakarta, Senin (27/4). Samsul menuturkan, sudah bertahun-tahun penantian masyarakat memperoleh ganti rugi yang tak kunjung selesai. Diera SBY, pemerintah berbaik hati turut mengucurkan miliaran rupiah untuk menanggulangi dampak kerugian dan sosial yang diakibatkan kecerobohan perusahaan tambang dib...